Luhut Ditunjuk Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Nuklir

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah baru saja menyelesaikan pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO).

Dalam pembentukan tim itu Menteri Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai pimpinannya.

"Jadi pada 2023 kita sudah selesai membuat draft organisasi tentang NEPIO ini, dimana rekomendasi dari IAEA untuk mengomersialisasikan nuklir," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Beroperasi Komersial 2032

SHUTTERSTOCK/METAMORWORKS Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

"Susunan organisasinya yang sudah kita paparkan juga dalam sidang anggota DEN. Ketuanya Menkomarimves, ketua hariannya Menteri ESDM, anggotanya ada dari Ketua Dewan Pengarah BRIM, Menteri/Kepala lembaga terkait, anggota DEN, dan ketua MPTN. Lalu ada sekretariat, wakil ketua harian yang memimpin tim atau pokja, pokjanya ada pokja strategi, perencanaan dan kewilayahan, pokja perijinan, pembangunan, dan pengoperasian," sambung dia.

Tim ini nantinya selain bertugas untuk mempercepat rencana pembangunan, juga mengatur soal proses komersial pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Pihaknya pun saat ini masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo agar tim percepatan pembangunan PLTN ini bisa segera bergerak cepat mengeksekusi pembangunan.

"DEN juga telah berkirim surat kepada ketua DEN dalam artian Bapak Presiden dan Wapres untuk meminta arahan tentang pembentukan NEPIO ini dan pembangunan nuklir," ujarnya.

Baca juga: Indonesia Bakal Manfaatkan Energi Nuklir

Kompas.com/ Kiki Safitri Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (23/2/2023)

Dalam FGD itu nantinya juga akan membahas peta jalan (road map) lebih rinci agar rencana pembangunan PLTN bisa selesai sesuai target.

Djoko bilang, roadmap atau peta jalan pembangunan pembangkit nuklir sudah disediakan oleh PT ThorCon Power Indonesia selaku perusahaan yang menyelenggarakan pembangunan itu. Namun roadmap masih belum dibahas lantaran harus sesuai dengan roadmap miliik pemerintah.

Walau demikian, perusahaan itu pun tengah menyiapkan anggaran senilai Rp 17 miliar untuk proses pembangunan. Bahkan Rp 10 miliar dari anggaran itu sudah digelontorkan khusus untuk penelitian laboratorium di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Baca juga: Pertamina Jajaki Studi Pengembangan Nuklir dengan Denmark

"Ini masih proses semua semoga bisa terlaksana karena roadmapnya studinya tampak sudah selesai," ungkap Djoko.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan Indonesia akan mulai mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) secara komersial pada 2032.

"Pengembangan tenaga nuklir direncanakan menjadi komersial pada 2032 untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (15/11/2023).

Rencana pengoperasian PLTN secara komersial itu termuat dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah Kebjakan Energi Nasional (RPP KEN).

Baca juga: PLN Akan Kembangkan Reaktor Modular Nuklir di Kalbar

PT ThorCon Power Indonesia selaku pelaksana pun telah melakuman pendantangan nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan, kerja sama dengan PT ThorCon Power sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian Dalam Negeri terkait pelayanan publik yang menggunakan energi terbarukan. Energi baru tersebut berbasis teknologi molten salt reactor (TMSR500).

"Teknologi ini untuk menjawab kebutuhan energi yang merupakan inovasi pembangkit listrik tenaga nuklir dengan sumber energi non intermiten yang bebas karbon," kata Algafry, Senin.