Serikat Petani Minta HPP Gabah Naik, Ini Jawaban Bapanas

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik sebesar Rp 7.000 per kg.

Hal tersebut disampaikan Ketua Departemen Polhukam DPP-SPI Angga Hermanda dalam aksi demo di depan kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (19/1/2024).

"Idealnya menurut SPI dengan kenaikan biaya produksi sekarang dan inflasi dan lainnya itu kita desak GKP Rp 7.000 per kg, HPP-nya ya," kata Angga.

Baca juga: Perpadi Usulkan Harga Acuan Pembelian Gabah Naik di Atas Rp 6.000

Bapanas Produksi Gabah Menurun, Bapanas Dorong Peningkatan Produksi Gabah dan Beras Semester II Tahun 2023

Angga mengatakan, HPP gabah di tingkat petani yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 5.000 menjadi masalah baru.

Sebab, kata dia, harga gabah petani di lapangan saat ini melampaui HPP yang ditetapkan pemerintah, sehingga Perum Bulog tak bisa menyerap gabah petani.

"Sekarang masalahnya karena HPP-nya Rp 5.000 per kg, Bulog tidak sanggup serap gabah petani. Kenapa? Karena harga di lapangan sudah di atas itu, karena Bulog tidak mampu serap dari petani diambilah langkah instan dengan mengimpor beras untuk penuhi cadangan beras pemerintah," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan SPI menyampaikan aspirasi terkait permintaan kenaikan HPP gabah kering panen (GKB) sebesar Rp 7.000 per kg.

Baca juga: Harga Gabah Naik, Daya Beli Petani Menguat

Namun, Ketut mengatakan, hal tersebut harus dilihat berdasarkan data. Ia mengatakan, jika harga HPP gabah naik, harga beras di masyarakat juga akan tinggi.

"Kalau Rp 7.000 per kg saja enggak bisa turunkan harga (beras), artinya ke teman-teman buruh juga menerima beras yang tinggi, tapi ya harus tetap kita pikirkan wajarnya berapa," kata Ketut di Kementan, Jakarta, Jumat.

SHUTTERSTOCK/JADED ART Ilustrasi beras.

Ketut mengatakan, pemerintah melakukan impor beras secara terukur untuk menjaga stabilitas harga beras.

Ia mengatakan, Indonesia butuh minimal 2,5 juta ton beras lantaran produksi beras pada Januari 2024 diperkirakan 900.000 hingga 1.200.000 juta ton.

Baca juga: Dalami Dugaan Monopoli Gabah, KPPU Bakal Panggil Wilmar

"Artinya minus kan, sebelumnya lagi kita harus memperkuat stok yang dibilang pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait kekhawatiran harga gabah turun akibat impor beras, Ketut mengatakan, beras impor masuk ke Indonesia sebelum panen raya.

"Aturan impor itu adalah masuk sebelum panen raya, dan setahu saya panen raya kita agak mundur sekarang," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3 juta ton selama 2024. Kepala Bapanas Arief mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk mengantisipasi defisit neraca bulanan.

Baca juga: Beras Sumo Setop Diproduksi, Ikappi Duga karena Harga Gabah Terlalu Tinggi

Pada saat yang sama, bantuan pangan beras terus digulirkan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.

Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras bulanan pada Januari 2024 sebesar 0,9 juta ton dan Februari 2024 sebesar 1,3 juta ton. Jumlah ini berada di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan yang diperkirakan sebesar 2,5 juta ton.

"Kita tidak bisa menunggu stok habis sehingga perlu antisipasi agar stabilitas pangan tetap terjaga. Jadi kita perlu siapkan beberapa bulan ke depan. Apalagi dampak El Nino terhadap penurunan produksi itu, baru terasa dua atau tiga bulan berikutnya," ujar Arief dalam siaran persnya, Selasa (9/1/2024).

"Nah, pada saat yang sama kita juga terus menggulirkan bantuan pangan beras sebagai bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengendalikan inflasi," sambungnya.

Baca juga: Harga Gabah dan Beras di Sejumlah Provinsi Turun, BPS: Panen Raya Sudah Merata

Walau demikian, Arief memastikan pemerintah masih lebih mengutamakan penyerapan padi dari petani lokal. Dia pun meminta Perum Bulog dan BUMN pangan untuk bersiap menyerap hasil produksi petani dengan harga yang baik.

Untuk penyerapan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga dengan skema penjaminan dari pemerintah.