Bahlil Respons Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-ugalan: Sudah Memenuhi Standar, di Mana Ugal-ugalannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons penyataan calon wakil presiden (Cawapes) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebutkan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dilakukan dengan ugal-ugalan.

Bahlil mengatakan, hilirisasi di sektor pertambangan dilakukan dengan memerhatikan lingkungan, norma, dan aturan. Karenanya, ia menilai upaya hilirisasi SDA tidak dilakukan dengan ugal-ugalan.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Cak Imin: Hilirisasi Dilakukan Ugal-ugalan

"Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mana ugal-ugalannya?," sambungnya.

Bahlil mengatakan, upaya hilirisasi memang dilakukan dengan masif guna mendorong percepatan nilai tambah dari kegiatan sebelumnya yang hanya mengekspor bahan mentah.

Ia mengatakan, hal tersebut dapat dilihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," ucap dia.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyoroti upaya hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam gelaran Debat Capres Kedua, pria yang akrab disapa Cak Imin itu bilang, hilirisasi SDA dilakukan pemerintah secara ugal-ugalan.

"Kita menyaksikan dalam proses pertambangan dan bisnisi tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan," kata dia dalam Debat Cawapres Kedua, di Senayan JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Apa Itu Hilirisasi yang Sering Disebut-sebut dalam Debat Capres-Cawapres 2024

Cak Imin bilang, hilirisasi yang dilakukan secara ugal-ugalan tercermin dari berbagai dampak negatif yang dihasilklan seperti kerusakan, kecelakaan kerja, hingga dominasi tenaga asing.

"Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan sekitar," ujarnya.

Ketua Umum PKB itu menyebutkan, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah pertambangan, yang mampu menorehkan pertumbuhan ekonomi mencapai 13 persen. "Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati," ucapnya.

Baca juga: Gibran Sebut Hilirisasi Akan Bantu Indonesia Keluar dari Middle Income Trap