Paslon Prabowo-Gibran Bakal Cegah Lahan Bekas Tambang Jadi "Kota Hantu"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji bakal mencegah lahan-lahan tambang berakhir menjadi "kota hantu", jika terpilih dalam Pilpres 2024.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan, dampak ekstraksi sumber daya alam, khususnya komoditas tambang, dapat membuat kota-kota lokasi pertambangan menjadi terlantar dan tidak berkelanjutan. Ia menyebut, kondisi ini terjadi di Australia.

"Tentu kita tidak ingin kota-kota tambang kita akan seperti di Australia, akhirnya menjadi kota mati, kota hantu, yang akhirnya jadi tempat bikin film horor," ujarnya dalam Diskusi Katadata Forum 'Dilema Hilirisasi Tambang, Dibatasi atau Diperluas?' di Hotel Aone, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Maka dari itu, kata Dradjad, dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti komoditas tambang, perlu dilakukan penghematan penggunaannya. Ia bilang, izin ekstraksi sumber daya tersebut tidak boleh diberikan secara sembarangan.

Baca juga: Prabowo-Gibran Janjikan 19 Juta Lapangan Kerja, TKN: Target yang Masuk Akal

Menurutnya, perlu dilakukan terlebih dahulu penghitungan yang cermat untuk memastikan kapasitas ekstraksi. Kemudian, nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan tersebut harus diinvestasikan kembali pada tiga bidang penting lainnya, yakni pendidikan, kesehatan, serta inovasi dan teknologi.

“Jadi tidak boleh izinnya lepas begitu saja, harus dihitung betul kapasitasnya, dan kemudian surplus yang diperoleh dari peningkatan nilai tambah itu harus kita reinvestasikan kepada tiga hal penting," ucapnya.

Melalui skema tersebut, Dradjad berharap pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan teknologi di Indonesia.

Ia menambahkan, dalam visi-misi Prabowo-Gibran, upaya mendorong pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan meningkatkan dana riset sebesar 1,5 persen. Dana ini untuk mengatasi keterbatasan teknologi di Indonesia.

Baca juga: Cak Imin Sebut TKA Mendominasi di Proyek Hilirisasi, Luhut: Hanya 10-15 Persen

Ia menilai, keberhasilan masa depan negara bergantung pada penguasaan teknologi, maka ketika RI tidak mampu menguasai teknologi, akan terus bergantung pada negara lain.

"Kita menyadari Indonesia tidak punya teknologi yang cukup sehingga kita harus menguasai teknologinya. Kalau kita gak menguasai teknologi, ke mana mana ujungnya kita akan selalu sangat tergantung," kata dia.

Dia berharap, dengan meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, inovasi dan teknologi maka ketika sumber daya alam di kota-kota pertambangan sudah habis, kota-kota tersebut dapat tetap berkembang melalui ekonomi berbasis kecerdasan (brain base economy).

"Nanti ketika tambangnya sudah habis, mungkin 30-10 tahun lagi, kota itu akan tetap hidup karena dia menjadi kota brain base economy," katanya.

"Seperti Singapura, enggak punya sumber daya alam, enggak punya apa-apa, tapi dia punyanya adalah brain. Jadi kita ingin membuat Singapura-Singapura kecil dari surplus yang kita peroleh," pungkas Djrajad.

Baca juga: Gibran Bakal Lanjutkan Hilirisasi di Luar Sektor Pertambangan, Ekonom: Yang Urgent Hilirisasi Pertanian dan Perikanan

Adapun dalam diskusi Katadata Forum "Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?" ini dihadiri pula oleh pihak Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin dan Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hotasi Nababan.

Pada kesempatan itu, Product Manager Katadata Green Jeany Hartriani memaparkan tiga rekomendasi umum terkait program hilirisasi tambang dari hasil rangkaian diskusi bersama sembilan CSO dan lembaga riset.

Pada bidang tata kelola, menurutnya, dibutuhkan peta jalan (roadmap) yang detail dan target terukur, penerapan prinsip ESG untuk mengurangi dampak negatif hilirisasi, serta kepastian transfer teknologi dan pengetahuan.

Di bidang kebijakan investasi, butuh pengkajian ulang insentif seperti tax holiday dan diskon royalti untuk mencegah over-investasi smelter, dan fokus pada kebijakan pelarangan ekspor barang mentah.

"Terakhir, di bidang pemilihan fokus hilirisasi, rekomendasinya mencakup pembuatan skala prioritas hilirisasi berdasarkan kesiapan industri dan komoditas, serta pengembangan industri daur ulang limbah baterai," papar Jeany.