Menyoal "Food Estate" di Era Presiden SBY, Gagal atau Sukses?

Bahan makanan lokal menjadi kian sulit digapai. Sagu, ikan, dan daging rusa/babi menjadi langka setelah luasan lahan hutan yang begitu luas telah dikonversi.

Gelontoran dana miliaran rupiah habis untuk membangun akses ke wilayah-wilayah tak berpenduduk dan membuat lahan-lahan warga yang telah diambil terbengkalai (Kompas, 6/8/2010, Pengembangan Pangan: MIFEE, Berkah atau Kutuk?).

Tidak berhenti sampai situ, Presiden Yudhoyono kembali menghidupkan program food estate lain pada 2011 dengan nama Food Estate Bulungan.

Baca juga: Kritik Food Estate era Jokowi, Cak Imin: Ini Harus Dihentikan

Kali ini, lokasi yang dipilih adalah Kota Terpadu Mandiri Salim Batu, Kalimantan Utara, kemudian meluas ke kabupaten di wilayah Kalimantan Timur. Dalam program ini, dibuka lahan cetak sawah seluas 300.000 hektar untuk digarap oleh petani transmigrasi.

Program ketahanan pangan selanjutnya dilakukan pada 2013 yaitu program Food Estate Ketapang di Ketapang, Kalimantan Barat.

Program ini membuka lahan untuk mencetak sawah seluas 100.000 hektar. Hasilnya, hanya sekitar 0,11 persen lahan yang berhasil termanfaatkan.

Sama dengan proyek food estate Yudhoyono sebelumnya, proyek Food Estate Bulungan dan Ketapang kembali berujung pada kegagalan total.

Di Food Estate Ketapang, hingga Agustus 2013, hanya berhasil dikembangkan 100 hektar sawah dari 100.000 hektar yang telah digunduli. Sedangkan di Bulungan, hingga 2014 baru tercetak 1.024 hektar sawah dari 300.000 hektar yang sudah gundul.

Baca juga: Mahfud MD: Food Estate Gagal, Rusak Lingkungan, Rugi Kita

Artikel ini bersumber dari berita di Harian Kompas berjudul "Program Pangan Nasional Food Estate".