Revisi Aturan PLTS Dinilai Bisa Dorong Pertumbuhan EBT Tanpa Bebani APBN

Dok. ISTIMEWA PLTS Atap tak hanya bikin Pulau Medang di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak lagi gelap gulita saat malam hari namun juga meningkatkan nilai tambah tangkapan hasil laut. Kebutuhan listrik penduduk pulau Medang yang merupakan pulau terisolir ini mulai dari 600 Watt sampai 1.000 Watt.

Dia juga mengungkapkan bahwa investasi mandiri PLTS atap tanpa jual beli listrik dengan negara, tidak akan mengganggu harga atau tarif dasar listrik yang berlaku.

“Pemerintah dapat mengendalikan tarif listrik agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa ada campur tangan swasta. Ini penting untuk menjaga kedaulatan energi nasional," terang Salamudin. 

Baca juga: Kurangi Emisi di Tambang Batu Bara, Anak Usaha UNTR Bangun PLTS Off-Grid

Salamudin menegaskan, pemerintah harus tetap waspada terhadap pembahasan power wheeling yang berisiko masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) karena konsepnya serupa dengan jual beli listrik yang dihapus pada aturan PLTS Atap.

“Banyak yang berkepentingan dengan isu power wheeling. Misalnya kepentingan asing yang ingin menguasai sektor ketenagalistrikan dengan mendapat pinjaman transmisi yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian, tarif listrik bisa berisiko naik,” dia mengingatkan.

Menurutnya, pihak swasta tidak mungkin membangun jaringan karena mahal, sehingga swasta ingin menerapkan power wheeling.

Dengan adanya skema itu, swasta dapat menggunakan jaringan negara tanpa harus berinvestasi untuk menjual listrik dari pembangkit mereka kepada konsumen secara langsung.

Baca juga: Tak Hanya Cirata, RI Mau Kembangkan Potensi PLTS Terapung Capai 14 GW

Salamudin menegaskan, konsep power wheeling tidak tepat dan harus dihilangkan karena berisiko menihilkan peran negara dalam menjaga kedaulatan energi.

“Padahal secara undang-undang, isu ketenagalistrikan harus terintegrasi dan dikuasai negara untuk kepentingan rakyat," tegasnya.