Harga Beras Masih Tinggi, Pedagang Pasar Minta Pemerintah Buka Data Penyaluran Bansos Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta kepada pemerintah membuka data terkait jumlah beras yang disalurkan untuk bantuan sosial (bansos) beras pangan.

Hal ini menyusul masih tingginya harga beras medium dan premium di pasar.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, harga beras di pasar saat ini masih tinggi. Padahal, pemerintah telah memasok beras stabilisasi pasokan harga pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.

Baca juga: Beras Premium Mulai Kembali Terlihat di Ritel Modern

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa. Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (5/2/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan inflasi Januari 2024 sebesar 0,04 persen dengan komoditas penyumbang inflasi diantaranya meliputi beras, bawang merah dan tomat.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bappanas) harga beras medium dan premium memang masih tercatat naik.

Pada Senin (19/2/2024) hari ini, beras medium tercatat naik 10,79 persen ke Rp 15.500 per kilo gram (kg) dan beras premium naik 6,12 persen ke Rp 17.000 per kg.

Melihat perkembangan tersebut, Reynaldi menyoroti pelaksanaan penyaluran bansos beras yang dilakukan pemerintah. Ia menegaskan, dirinya mendukung upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat tergolong miskin.

Baca juga: Mendag Zulhas: Presiden Pastikan Bantuan Beras Lanjut sampai Juni 2024

Namun, proses distribusi bansos tersebut harus dilakukan dengan benar. Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk membuka data stok beras yang telah disalurkan untuk bansos dan untuk stabilisasi harga pasar.

"Sebenarnya berapa banyak beras yang digelontorkan untuk bansos, dan ada berapa banyak yang sudah didistribusi ke pasar dan ritel," kata dia.

SHUTTERSTOCK/JADED ART Ilustrasi beras.

Menurut Reynaldi, salah satu pemicu utama kenaikan harga beras ialah terganggunya rantai distribusi. Dengan demikian, perlu adanya pembenahan dalam rantai distribusi komoditas pangan tersebut.

Baca juga: Kunjungi PIBC bersama Jokowi, Mendag Zulhas: Pemerintah Pastikan Beras Melimpah dan Siap Didistribusikan

Pembukaan data penyaluran beras untuk bansos dan SPHP disebut menjadi langkah awal perbaikan distribusi beras.

Reynaldi menekankan, permasalahan harga beras harus segera diselesaikan, mengingat permintaan terhadap komoditas itu akan semakin meningkat jelang bulan Ramadhan.

"Jadi ini yang harus diurai persoalan satu per satu, dari hulu ke hilir, tentu tidak hanya Bapanas yang kerja sendiri, makanya perlu dielobarsi dengan stakeholders," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah dugaan soal kelangkaan stok dan kenaikan harga beras di pasaran ada hubungannya dengan bansos beras pangan untuk masyarakat. Menurutnya, bansos beras pangan justru bisa mengendalikan kondisi di lapangan.

Baca juga: Mendag Pastikan Pasokan Beras Melimpah dan Siap Didistribusikan

"Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali karena justru ini yang bisa mengendalikan," ujar Jokowi usai meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024).

"Karena suplainya lewat bansos ke masyarakat, justru itu menahan harga agar tidak naik," katanya lagi menjelaskan.

Menurut Jokowi, jika tidak ada bansos beras pangan justru harga beras bakal lebih meningkat. Jokowi lantas menyinggung rumus permintaan dan ketersediaan barang.

"Ini rumus supply dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," ujarnya.