ASN di IKN Mulai Bekerja Oktober 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan pada Oktober 2024 para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai bekerja.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto mengatakan, mulai bekerjanya ASN di IKN ini dimulai setelah masa kabinet pemerintahan yang baru. Pasalnya, presiden dan wakil presiden terpilih dijadwalkan akan dilantik pada Oktober 2024.

"Presiden dan wakil presiden terpilih harus di Ibu Kota Negara, berarti kalau kita lihat itu tentu pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Oktober mestinya sudah ada ASN yang ada di sana, sudah berjalan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Sebagai informasi, jadwal perpindahan ASN ke IKN berubah dari semua ditargetkan Juli 2024 menjadi Agustus 2024 lantaran sebagian tempat di IKN akan digunakan untuk upacara 17 Agustusan.

"Kalau target bapak presiden nanti ada upacara juga 17 Agustus di IKN. Jadi timelinenya saya kira akan menyesuaikan. Kalau menurut undang-undang kan presiden dan wakil presiden dilantik, jadi nanti tentu Oktober mestinya sudah akan berjalan," ucapnya.

Baca juga: ASN Pindah ke IKN Bakal Dapat Tunjangan Tambahan dan Sederet Fasilitas

Platform "smart government" INA Digital

Selain itu, dia juga memastikan kegiatan pemerintahan di IKN Masih akan tetap berjalan meski jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN pada tahap pertama berkurang dari sebelumnya ditargetkan hampir 12.000 orang lalu menjadi 6.000 orang.

Sebab, kegiatan pemerintahan nantinya akan memanfaatkan teknologi sehingga dapat dilaksanakan secara hybrid menggunakan platform smart government yang saat ini tengah dikembangkan.

Platform smart government ini akan menghubungkan antara ASN yang ada di IKN dengan ASN yang ada di Jakarta maupun daerah-daerah lainnya sehingga ASN yang ada di IKN akan tetap bisa bekerja.

"ASN yang ada di IKN secara fisik tentu akan secara hybrid disupport dari ASN yang ada di mana-mana. Kolaborasi antara yang di Jakarta maupun yang ada di daerah," ucapnya.

Baca juga: Bangunan Belum Rampung, Jumlah ASN Pindah ke IKN Dikurangi Jadi 6.000 Orang

Dia mengatakan, saat ini platform smart government yang bernama INA Digital sedang dipersiapkan KemenpanRB dan akan diluncurkan pada Maret atau April mendatang.

Adapun platform ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang telah diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk yang govtech sendiri, dengan adanya perpres tersebut ini Menteri PanRB sebagai koordinator untuk mengimplementasikan govtech tersebut. sekarang tahapannya sedang persiapan, nanti akan segera diluncurkan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, jumlah ASN yang pindah ke IKN dikurangi menjadi 6.000 orang. Sebab, kata dia, pemindahan ASN disesuaikan dengan jumlah tempat yang sudah rampung dibangun.

"Jadi totalnya yang akan pindah itu 11.916 orang, tapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka 6.000 (orang) dulu," kata Azwar dalam Raker Kementerian Perdagangan secara virtual melalui kanal Youtube Kemendag, Selasa (20/2/2024).