Menteri Teten Duga Ada “Kepentingan Politik” di Kemendag soal Munculnya Lagi TikTok Shop

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menduga ada kepentingan politik di Kementerian Perdagangan (Kemendag) di balik aktifnya TikTok Shop kembali.

Hal itu lantaran tiga bulan pasca diberikannya masa transisi oleh pemerintah, untuk memisahkan perizinan TikTok sebagai media sosial dan TikTok sebagai e-commerce (TikTok Shop), masih belum terlaksana.

Teten menilai belum adanya pemisahan itu, mencerminkan TikTok masih belum mematuhi regulasi Permendag 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Baca juga: Silang Pendapat Kemendag Vs Kemenkop UKM gara-gara Ulah TikTok...

SHUTTERSTOCK/DONNY HERY Ilustrasi TikTok Shop. TikTok Shop disebut akan kembali beroperasi pada November 2023.

Teten menjelaskan, pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian perdagangan untuk membahas hadirnya TikTok Shop. Dalam pertemuan tersebut pun pihaknya telah menyampaikan ke Kemendag bahwa TikTok masih melanggar.

Namun sayangnya, Kemendag sendiri mengklaim TikTok sudah hampir 90 persen patuh terhadap Permendag 31 itu.

“TikTok itu masih melanggar karena sebenarnya yang mau ditekankan harus ada pemisahan antara TikTok sebagai media sosial dan TikTok sebagai e-commerce. Selain itu dalam permendag enggak ada aturan transisi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Kemendag Minta TikTok Turunkan yang Jualan Pakaian Bekas Impor

“Tim kami melalui Dirjen secara teknis sudah ketemu dan bilang ke Kemendag melanggar, nah ini ada pertimbangan politik kan berarti,” sambung Teten.

Teten mengatakan, berdasarkan penelusuran timnya, proses transaksi belanja di TikTok pun masih serupa dan belum ada perbedaan. Dia bilang, itu mencerminkan TikTok masih belum sama sekali patuh pada regulasi.