Dukung Transisi Energi Bersih, Ekosistem Biomassa di Indonesia Perlu Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekosistem biomassa di Indonesia terutama yang berbasis kayu, perlu diperkuat, sebab biomassa menjadi salah satu bahan pereduksi batu bara dalam program co-firing di pembangkit listrik (PLTU) PLN.

Dengan demikian, biomassa menjadi tulang punggung energi bersih di Indonesia, dalam upaya transisi energi. Hal ini sejalan dengan komitmen dalam meningkatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Wacana penguatan ekosistem biomassa disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Forum Diskusi group (FGD) tentang pengembangan sirkuler ekonomi melalui revitalisasi lahan kritis pada Kamis, 21 Maret 2024 di Yogyakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan, Kemenko Marves menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan target biomassa berbasis kayu nasional.

"Sehingga perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan pemberdayaan, diseminasi dan advokasi kebijakan serta mewujudkan standar produk biomassa kayu berasal dari sumber yang lestari dan berkelanjutan," ungkapnya, melalui keterangan pers, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Penyerapan Biomassa untuk Co-firing PLTU Mencapai 1 Juta Ton pada 2023

Ia menambahkan, Kemenko Marves turut aktif dalam mendorong terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada PLTU. Peraturan Menteri ini telah disampaikan pada saat COP 28 di Dubai pada Desember lalu.

Peraturan Menteri tersebut segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara PT PLN EPI dengan salah satu pemasok bahan biomassa.

“Hal ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya untuk mengalihkan industri yang berbasiskan batu bara ke energi terbarukan,” jelas Nani.

Nani menambahkan pemanfaatan biomassa kayu bersumber dari pemulihan lahan kritis, terdegradasi, hingga multi usaha kehutanan. Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan kerja bersama pemerintah, BUMN, dan asosiasi terkait untuk mengembangkan sirkuler ekonomi.

Baca juga: PLTU Sintang Jalankan 100 Persen Pembakaran Biomassa

Pemanfaatan biomassa

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan, pemanfaatan biomassa merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di tanah air sebesar 23 persen di tahun 2025.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan, pemanfaatan biomassa merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di tanah air sebesar 23 persen di tahun 2025.

“Kebijakan substitusi Co-firing Biomassa intensif dilakukan di Indonesia sebagai langkah konkret dalam mereduksi emisi karbon guna mencapai target NZE di tahun 2060 atau lebih cepat," kata Iwan.

Menurut Iwan, co-firing Biomassa juga memiliki peran yang vital dalam akselerasi transisi energi, di mana energi bersih ini akan berkontribusi sebesar 3,6 persen dari total target bauran EBT 23 persen di tahun 2025.

Iwan melanjutkan, Co-firing Biomassa memiliki keunggulan Levelized Cost of Electricity (LCOE) terendah dibanding akselerasi ke EBT lainnya. Tak hanya itu, masyarakat lokal juga akan memainkan peran penting dalam menyediakan bahan baku biomassa.

Baca juga: Olah Sampah, Semen Indonesia Gunakan Teknologi RDF hingga Biomassa

Pemanfaatan lahan kritis di Gunung Kidul

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung penuh inisiatif diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan bahan bakar biomassa.

"Inisiatif yang digagas oleh Kemenko Marves dan PLN Energi Primer Indonesia ini sangatlah penting dan strategis. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi krisis energi ini. Kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta dapat mendorong inovasi, investasi, dan pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem energi kita," ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Mewakili Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Ketua Bebadan Pangreksa Loka Kraton Ngayogyakarta, Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo menyampaikan bahwa filosofi keraton yakni Hamemayu Hayuning Bawana, yang artinya upaya untuk memperindah keindahan dunia, sangat relevan dengan sustainable development saat ini yang mengedepankan green dan clean energy di dunia.

Inisiasi program pertama di Gunung Kidul yang ada di lahan kritis ini menjadi pilot project awal di mana masyarakat dapat memetik daun yang ditanam untuk pakan ternak di Kalurahan Gombang dan Karangasem.

"Diharapkan dengan adanya program ini mampu menyelesaikan masalah secara lokal tapi juga berkontribusi secara nasional," jelas Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Mohamad Siradj Parwito menyampaikan Biomassa kayu Indonesia tidak bersumber dari deforestasi melainkan dari pemulihan lahan terdegradasi.

Ini terus dikembangkan agar terwujud ekosistem ekonomi sirkuler rendah karbon dan zero waste. Salah satu contohnya adalah Green Economy Village yang dikembangkan bersama-sama dengan PT PLN EPI,

Sementara itu Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Antonius Aris Sudjatmiko mengatakan, untuk mencapai target penurunan emisi NDC tahun 2030 dan NZE 2060, diperlukan quickwin dari serangkaian program yang memiliki biaya produksi kompetitif.

"Co Firing Biomassa pada PLTU adalah salah satu quickwin paralel menunggu kesiapan teknologi dan industri energi terbarukan lainnya. Program ini membuka lapangan pekerjaan paling banyak dan memiliki value creation green circular economy dengan melibatkan banyak UMKM dibanding energi terbarukan lainnya," ujarnya.