7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

KOMPAS.com - Ada beberapa instrumen kebijakan fiskal yang sering digunakan pemerintah. Pajak adalah instrumen yang bisa dibilang paling sering dipakai.

Dikutip dari laman Dana Moneter Internasional (IMF), kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi perekonomian.

Pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan serta mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu peran utama kebijakan fiskal adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, mengurangi tarif pajak, atau memberikan insentif bagi investasi swasta.

Baca juga: Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Tindakan ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dari masa resesi atau stagnasi. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan mengatur tingkat pengeluaran dan penerimaan negara.

Misalnya, dalam situasi di mana inflasi meningkat, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau menaikkan tarif pajak untuk mendinginkan perekonomian dan mengendalikan inflasi.

Sebaliknya, dalam situasi deflasi atau penurunan aktivitas ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan tarif pajak untuk mendorong pertumbuhan.

Instrumen kebijakan fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah alat-alat yang digunakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal tersebut. Berikut ini yang termasuk instrumen kebijakan fiskal yaitu:

Baca juga: 7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

1. Pajak

Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengatur penerimaan negara.

Pemerintah bisa saja menaikkan atau menurunkan tarif pajak, memperluas atau membatasi basis pajak, serta memberlakukan insentif pajak untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Pemerintah dapat mengatur tarif pajak untuk berbagai jenis pendapatan, termasuk pendapatan individu, perusahaan, atau properti.

Dengan menaikkan atau menurunkan tarif pajak, pemerintah dapat mengatur jumlah pendapatan yang diterima negara, serta memengaruhi perilaku konsumen dan produsen.

Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan inflasi. Misalnya, dengan menaikkan tarif pajak pada barang-barang tertentu yang memiliki permintaan tinggi dan kontribusi signifikan terhadap inflasi, pemerintah dapat mengurangi permintaan dan memperlambat laju inflasi.

Baca juga: Apa Saja Kebijakan Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Moneter?

2. Pengeluaran APBN

Pemerintah dapat mengatur pengeluaran APBN untuk mengendalikan tingkat belanja negara. Pengeluaran negara dapat dialokasikan untuk berbagai program dan proyek, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

3. Defisit APBN

Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat memutuskan untuk melakukan pengeluaran defisit, yaitu menghabiskan lebih dari yang diperolehnya dari pendapatan. Ini dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Pemerintah dapat sengaja membuat defisit APBN sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam situasi di mana perekonomian sedang mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan.

Dengan meningkatkan pengeluaran publik, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur atau program-program peningkatan lapangan kerja, pemerintah berharap dapat menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Defisit APBN juga dapat terjadi karena pemerintah memutuskan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur atau layanan publik yang dianggap penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Investasi semacam ini mungkin memerlukan pendanaan tambahan melalui utang atau defisit APBN.

Baca juga: Di Indonesia Kebijakan Moneter Dilakukan Oleh Siapa?

4. Utang

Pemerintah dapat menggunakan instrumen utang publik untuk mendanai pengeluaran tambahan atau mengatasi defisit. Utang publik dapat berupa penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan dalam atau luar negeri.

Pemerintah dapat menggunakan utang untuk mendanai pengeluaran tambahan, terutama ketika pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Utang ini dapat diambil dalam bentuk obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan dalam atau luar negeri.

Dalam situasi di mana perekonomian sedang mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan, pemerintah dapat menggunakan utang untuk menyuntikkan dana tambahan ke dalam perekonomian sebagai bagian dari paket stimulus.

Pengeluaran ini dapat berupa program-program pengembangan ekonomi, insentif investasi, atau proyek-proyek infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

5. Subsidi

Subsidi juga merupakan instrumen kebijakan fiskal. Pemerintah dapat memberlakukan subsidi untuk mendukung sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, seperti industri pertanian, energi, atau transportasi.

Pemerintah memberikan subsidi untuk menurunkan harga suatu barang atau layanan kepada konsumen. Contohnya termasuk subsidi harga bahan bakar minyak, listrik, air bersih, atau transportasi umum. Subsidi harga ini bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup bagi masyarakat dan mendorong konsumsi barang atau layanan yang dianggap penting.

Baca juga: Kebijakan Moneter Dapat Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan Cara Apa?

6. Bansos

Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah bansos. Kebijakan fiskal bansos adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pengeluaran APBN atau insentif fiskal.

Tujuan utama dari kebijakan fiskal bansos adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan kesetaraan dalam distribusi pendapatan.

Pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada individu atau keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Bantuan ini dapat berupa program jaminan sosial, subsidi harga barang kebutuhan pokok, atau program tunai langsung seperti bantuan sosial tunai bagi keluarga miskin.

7. Insentif

Terakhir, instrumen kebijakan fiskal adalah insentif. Pemerintah memberikan insentif pajak dalam bentuk potongan pajak atau keringanan pajak kepada individu atau perusahaan untuk mendukung kegiatan atau investasi tertentu.

Contohnya adalah insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, energi terbarukan, atau proyek-proyek pembangunan yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi atau pembangunan.

Insentif ini dapat berupa pemotongan pajak, keringanan pajak, atau fasilitas pajak lainnya untuk perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur, industri manufaktur, atau penelitian dan pengembangan.

Nah dari beberapa instrumen di atas, 4 instrumen kebijakan fiskal yang cukup sering dipakai pemerintah adalah pajak, subsidi, utang, dan pengeluaran APBN.

Baca juga: 5 Fungsi Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Negara