Judi Online dan Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Modal Minimal

CATATAN PPATK terkait perputaran uang judi online (daring) 2023 mencapai Rp 327 triliun sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan. Kebetulan saja transaksi ini tercatat dalam sistem keuangan.

Sementara bagi desa di masa lalu, judi mengakar dalam budaya yang sama sekali tidak tercatat transaksinya.

Justru yang mengherankan, bandar judi selalu selangkah lebih maju, jika dibandingkan pemainnya. Mereka memanfaatkan peluang, ekspektasi, hingga adopsi teknologi dengan keuntungan yang jauh lebih besar dari judi-judi konvensional sebelumnya.

Fenomena gunung es

Angka kasus perjudian yang terungkap selalu menghiasi statistik resmi negara ini. Angka yang terungkap pada 2023 saja, ada lebih dari 3.000 orang dilaporkan terkait kasus judi sejak awal tahun hingga September 2023.

Parahnya, catatan Polri ini menunjukkan 37,8 persen terlapor merupakan karyawan swasta.

Polri mencatat, jumlah terlapor paling banyak ditindak, yaitu Maret 2023 sebanyak 1.063 orang.

Sejak awal tahun hingga September 2023, Polda Jawa Timur menindak 795 terlapor kasus judi. Bahkan, khusus judi Online, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap 685 kasus judi online sepanjang 2022-2023.

Melihat statistik perjudian yang terungkap ini, ada fenomena gunung es yang terjadi di Indonesia. Karena, sebaran kejadian perjudian jauh lebih banyak dibanding yang terlaporkan.

BPS mencatat, pada Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes) tahun 2021 saja ada sebanyak 7.473 desa/kelurahan yang ada tindak pidana perjudian.

Meski demikian, secara kasat mata, angka tahun 2021 ini sudah jauh lebih rendah dari 2018 tersebar di 12.842 desa/kelurahan.

Sayangnya, kajian yang dilakukan Catalano, dkk (2024) yang mengkaji lebih dari 400 penelitian tentang judi mengungkapkan adopsi teknologi memperparah kasus perjudian.

Turunnya perjudian luring ternyata meningkatkan judi daring selama periode Pandemi Covid-19.

Terutama iming-iming minimnya risiko judi, keuntungan finansial yang lebih cepat, modal minimum, sekaligus rendahnya peluang mendapatkan stigma negatif karena tak kasat mata. Parahnya, uang yang dipertaruhkan meningkat berkisar antara 16 persen hingga 32 persen.

Peluang di desa

Judi menjadi ajang pertaruhan yang selalu menarik perhatian. Perjudian di Desa, iming-iming cepat kaya dengan modal kecil selalu jadi pemantiknya, sebut saja judi kartu, dadu, hingga sabung ayam yang berkembang, dimulai dari recehan.

Bagi lebih dari 80.000 desa/kelurahan di Indonesia, judi-judi skala kecil mahfum dijumpai dan diketahui publik.

Seperti judi kartu remi dengan berbagai jenisnya, judi dadu yang populer, judi sabung ayam yang diadakan di arena khusus dan disaksikan oleh banyak orang. Hingga judi togel dengan memasang taruhan pada angka yang akan keluar dalam undian.

Peluang ini tentu menarik perhatian bandar judi, terlebih 90 persen desa sudah terpapar internet, bahkan sebanyak 61.926 desa/kelurahan sudah ada jaringan 4G/LTE.

Catatan dari Publikasi Statistik Potensi Desa ini diperkuat dengan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memberi gambaran ada sebanyak 66,48 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 mengalami peningkatan dari 2021 sebesar 62,10 persen.

Sehingga, jika paling sedikit 3 persen penduduk saja yang mengikhlaskan Rp 10.000 untuk modal, maka uang yang bisa diraup bandar mencapai Rp 50 miliar. Betapa menggiurkan iming-iming modal kecil untuk mendapat keuntungan besar.

Alternatif ekonomi

Bagi bandar judi, mimpi-mimpi kekayaan instan selalu menjadi komoditas. Hal ini dijadikan alternatif ekonomi bagi warga yang memiliki peluang terbatas.

Di beberapa negara, kasus judi bisa dilokalisasi. Namun, di negara berketuhanan seperti Indonesia, menjadi hal tabu untuk melegalkan.

Melokalisasi judi di wilayah tertentu yang diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah, juga bukan perkara mudah, karena akan terjadi pertentangan antara norma, budaya, hingga agama.

Meskipun dapat mengurangi dampak negatif perjudian, seperti kriminalitas, perjudian anak, dan gangguan ketertiban umum. Bahkan, ada potensi sumber pendapatan negara yang signifikan, dengan keuntungan penyerapan tenaga kerja.

Sayangnya, jika langkah ini dilakukan tetap saja tidak akan menyelesaikan masalah perjudian. Resistensi masyarakat akan tumbuh karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma.

Parahnya, bakal memicu kecanduan yang lebih parah hingga memperparah kriminalitas di lokalisasi perjudian.

Berbagai kerugian finansial bagi individu, keluarga, dan masyarakat, tak terkecuali penduduk miskin. Parahnya, iming-iming judi dari uang kecil yang dianggap tidak terlalu merugikan. Karena, judi online bisa dimulai dari uang receh ribuan.

Bagi negara-negara yang memanfaatkannya untuk peningkatan ekonomi, lokalisasi judi bahkan dijadikan tempat wisata. Sebut saja Singapura dengan kasino kelas dunia, Las Vegas, Makau, hingga Monako.

Bahkan, negara yang melarangnya secara hukum, tetap saja memperbolehkan judi khusus untuk turis. Sebut saja Kamboja, Thailand, hingga Vietnam.

Bagi pemerintah, perlu alternatif pengembangan ekonomi supaya tidak tergiur perjudian yang menjanjikan kesejahteraan dalam waktu singkat.

Bagi penduduk miskin, bantuan sosial perlu dilanggengkan supaya warga miskin tidak mencari peluang dari perjudian.

Sementara, bagi kelas menengah perlu peningkatan upah minimum kabupaten, memperluas pelatihan keterampilan, hingga membuka lapangan kerja baru.

Namun, jika peningkatan keterampilan penduduk kalah dengan kecepatan adopsi teknologi bandar judi, ujungnya tetap saja perjudian menjadi alternatif meraih mimpi peningkatan kesejahteraan. Dampaknya, diaspora judi online pun sulit untuk dikendalikan.

Aktor intelektual di balik kecepatan adaptasi perjudian. Sekarang, dengan algoritma pemrograman tertentu, perjudian modern dapat diatur agar pemain menang di awal supaya kecanduan. Meskipun ujungnya harus menguras kantong dengan berbagai kerugian.

Tak ayal, catatan PPATK memberi gambaran sebanyak 3,2 juta warga main judi online, dengan perputaran uang Rp 327 triliun.

Padahal, ada beberapa alternatif sebenernya layak untuk disosialisasikan, seperti peer-to-peer landing hingga investasi saham dengan modal recehan.

Sayangnya tetap saja publisitas judi online jauh lebih maju, dengan mampu menggaet banyak tokoh populer untuk iklannya.

Tak ada solusi instan untuk memberantas kasus judi, karena tertangkapnya satu bandar hanya membuka peluang bagi bandar lain untuk meraup keuntungan.

Perjudian terkait dengan masalah sosial ekonomi yang lebih luas, sehingga menangani akar permasalahan tersebut, tetap saja dimulai dari pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Harapannya, masyarakat tidak menjadikan judi sebagai alternatif meraih mimpi peningkatan kesejahteraan secara instan.