Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Fungsi Ketahanan Pangan

Dana desa untuk ketahanan pangan

Karakteristik Indonesia adalah negara agraris berbasis kewilayahan desa. Pada konteks itu, desa-desa di Indonesia adalah arena (field) utama produksi pangan, sekurang-kurangnya karena dua faktor kunci.

Pertama, ketersediaan lahan untuk mendukung produksi pangan. Kedua, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi aktor produksi pangan itu sendiri (Sjaf, 2021).

Arahan distribusi dana desa untuk fungsi ketahanan pangan bermakna strategis, lebih khusus untuk menjawab keberlangsungan serta keberlanjutan produksi pangan di seluruh desa di Indonesia.

Diatur jelas dalam payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) mulai dari Tahun Anggaran 2022, porsi dana desa untuk fungsi ketahanan pangan ‘dikunci’ minimal 20 persen pagu dana desa yang diterima masing-masing desa di Indonesia.

Berdasarkan arahan konkret tersebut, maka artinya program/kegiatan berbasis ketahanan pangan adalah urusan yang wajib bergulir di desa secara massif.

Dilihat secara agregat, total dana desa untuk fungsi ketahanan pangan cukup signifikan. Di tahun 2024, jumlahnya adalah Rp 14,2 triliun.

Sebelumnya, di Tahun Anggaran 2023 dan 2022, jumlahnya masing-masing adalah Rp 13,8 Triliun dan Rp 14,1 Triliun (Kemendes, 2024).

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan langkah krusial yang perlu dilakukan secara serius untuk mengukur keberhasilan terapan anggaran, khususnya untuk memenuhi aspek ketersediaan pangan.

Dalam hal ini, terdapat sekurang-kurangnya dua isu mendasar yang perlu diberikan perhatian mendalam.

Pertama, dampak terapan anggaran terhadap kepentingan peningkatan kemampuan produksi pangan di masing-masing desa.

Pada konteks ini, diperlukan pengukuran komprehensif yang tidak hanya berkisar pada hasil (output) saja, tetapi bagaimana dampak dari program dan/atau kegiatan berbasis agenda ketahanan pangan.

Dimensi dampak itu sendiri lebih baik bila mampu diukur dalam jangka waktu segera (immediate) demi melihat ‘kadar’ efektivitas program dan/atau kegiatan bergulir.

Sebagai contoh kasus, program pengadaan alat produksi pertanian, misalnya. Pengukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari proxy realisasi alat produksi saja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan pelaksanaan, tetapi bagaimana dampak segera yang muncul dari program tersebut.

Sebut saja, terhadap produktivitas dalam jangka waktu setahun. Peningkatan produktivitas sebelum dan sesudah intervensi program mengkonfirmasi keberhasilan program.

Kedua, keberpihakan terhadap petani sebagai aktor utama produksi pangan. Target dan sasaran program/kegiatan dana desa berbasis ketahanan pangan perlu diarahkan sebesar-besarnya kepada petani.

Sebagai instrumen fiskal, dana desa ketahanan pangan pada prinsipnya berdaya guna besar untuk mendukung kebutuhan produksi petani: dari mulai dukungan infrastruktur pertanian, alat produksi, atau kebutuhan lain.

Monev dana desa ketahanan pangan adalah agenda mendesak. Ada harapan besar disitu: ketahanan pangan Indonesia makin kuat. Bahkan, mampu berdaulat!