Utang Pemerintah ke Bulog Capai Rp 16 Triliun, Dirut: Hampir Semua Sudah Dibayarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal utang pemerintah terhadap Bulog sebesar Rp 16 triliun.

Bayu mengatakakan, utang tersebut berasal dari selisih harga beras. Ia mencontohkan, saat Bulog diminta untuk menjual harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp 10.900 per kg kepada masyarakat

Namun, dalam perjalanannya, pengadaan beras yang diserap dari petani dan impor berada di atas harga beras SPHP tersebut.

Selisih harga tersebut, kata dia, dibayarkan oleh pemerintah. Hingga saat ini, utang tersebut sudah mulai dibayarkan pemerintah.

"Sampai dengan saat ini hampir semua, saya enggak hafal angkanya, tapi hampir semua sudah terbayar, semua proses audit sudah selesai dan sudah terbayar," kata Bayu dalam acara Halal Bihalal di Jakarta, Kamis (26/4/2024).

Baca juga: Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bayu mengatakan, pemerintah membayar utang tersebut dalam bentuk kongkret yaitu langsung kepada bank. Sebab, kata dia, Bulog melakukan peminjaman di Bank dalam pengadaan beras tersebut.

"Jadi pembayaran itu bukan kepada Bulog Rp 16 triliun itu, tapi mengganti biaya yang dikeluarkan kepada Bulog, termasuk bentuk konkritnya adalah mengganti ke bank, di mana uangnya kita pakai untuk melaksanakan operasional tadi," ujarnya.

Baca juga: Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melunasi tahihan ke Perum Bulig sebesar Rp 16 triliun. Tagihan tersebut terkait dengan pengadaan berasa dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan melakukan pembayaran tagihan tersebut setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas kita akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Sri Mulyani mengatakan, akan meminta BPKP untuk melakukan audit lebih cepat agar utang Bulog dapat segera dilunasi.

Menurut dia, audit yang akan dilakukan BPKP tidak akan ada hambatan. Selain itu, Bulog dan Bapanas bisa mendapatkan anggaran dari impor beras dan operasi pasar.

"Ini harusnya tidak ada masalah. Bulog Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar," ujarnya.