Perang Pengendalian Harga dari Bumi Suwarnadwipa

Dari sini perlu dicarikan solusi, misalnya membentuk sutu kelembagaan lintas daerah untuk memantau surplus – defisit, dan akan me-‘match making’-kan.

Ini penting karena KAD yang ditunjang optimalisasi sarana penyimpanan komoditas dan penguatan konektivitas antarwilayah (infrastruktur) merupakan resep mujarab stabilitas atas disparitas harga pangan antarwilayah di Sumatera.

Terkait kelembagaan, perlu ditinjau adanya pendirian kelembagaan BUMD pangan. Mereplikasi kisah sukses BUMD Pangan di Jakarta, Sumatera diharapkan memiliki kelembagaan serupa mengingat peran pentingnya selain dalam stabilisator pasokan dan harga pangan, juga meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan di daerah.

Sementara pada sisi akses permodalan pertanian, pemerintah mendorong optimalisasi fasilitas pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kabar baiknya, serapan KUR wilayah Sumatera sebesar Rp 17,2 triliun, yang merupakan posisi kedua setelah Jawa sebesar Rp 35 triliun.

Tidak ketinggalan, dikombinasikan dengan inovasi dan digitalisasi produksi pangan sangat berdampak dalam hasil panen.

Misalnya, penggunaan internet of things (IoT) dalam pertanian terbukti mampu mendorong perolehan produksi.

Sejak 2022 lalu, TPIP/TPID menyusun beberapa lokasi demonstration plot (demplot) digital farming produk cabai menggunakan IoT.

Hasilnya, produksi cabai naik tiga kali lipat dibanding cara konvensional, atau mulanya hanya 8 – 10 ton/hektare menjadi 28 ton/hektar.

Beragam upaya ini, dalam payung besar GNPIP, diharapkan dapat menekan laju inflasi VF nasional sebesar 5 persen (yoy).