Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Febrian Kahar
Pengusaha; Praktisi

Komisaris Utama Pusat Riset Sosial dan Ekonomi Indonesia (PT Presisi)

Ancaman Defisit Produksi Beras Masih Mengintai

Kompas.com - 29/06/2024, 10:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sifat permintaan beras yang bersifat in-elastis, yang mengimplikasikan bahwa fluktuasi harga tidak akan mengakibatkan perubahan yang besar pada permintaan.

Besarnya sumbangan harga beras dalam garis kemiskinan akan mengakibatkan jumlah individu yang sebelumnya di atas garis kemiskinan menjadi berada di bawah garis kemiskinan, apabila terjadi kenaikan harga beras yang cukup tinggi.

Sudah dapat dipastikan, terjadinya defisit produksi beras akan menimbulkan berbagai gejolak sosial dan politik. Tak pelak, berbagai analisis kebijakan perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman defisit beras tahun ini.

Langkah proaktif pemerintah

Defisit beras yang diperkirakan pada Juni-Oktober, bukan hanya hasil sumbangan dari efek El Nino semata. Namun perlu dicermati dalam berbagai sisi. Perlu adanya perbaikan dari tiga sektor pertanian, yaitu hulu, tengah dan hilir.

Pertama, perlu adanya perbaikan dari sisi supply atau produksi. Langkah yang perlu diambil adalah perbaikan sistem subsidi pupuk.

Dibutuhkan langkah untuk menyederhanakan rantai pasok dan penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih efisien.

Ke depan, Pemerintah juga melakukan upaya untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi, serta penyusunan data penerima subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran.

Selanjutnya, alih-alih sebagai langkah proaktif, pemerintah menggenjot peningkatan produksi beras nasional dengan pompanisasi.

Masalahnya terkait kebutuhan air, yang dilakukan adalah memompa air sungai, dan bukannya memperbaiki saluran irigasi.

Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Dedi Nursyamsi menyampaikan 80 persen air untuk kebutuhan pertanian cenderung boros.

Berikutnya, 60 persen jaringan irigasi yang ada belum dimanfaatkan optimal. Terakhir terjadinya kerusakan keseimbangan hidrologis di daerah aliran sungai.

Otomatis jika ada program pompanisasi tanpa didahului dengan perbaikian irigasi, maka kebijakan yang dilakukan menjadi kurang efisien.

Masih dari sisi penawaran, Kementan telah mendeklarasikan akan fokus pada optimalisasi produksi sawah dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan program cetak sawah demi mengejar angka produksi tersebut.

Namun, sebelum program cetak sawah ini diimplementasikan, Kementan perlu mempertimbangkan sejumlah dampak dari implementasi program ini.

Permasalahan ekologi, penurunan kualitas tanah, biaya dan efektivitas, masalah irigasi, dan konflik lahan adalah sejumlah persoalan yang akan dihadapi dari program tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persiapan HUT RI di IKN, Erick Thohir Pastikan BUMN Siap Pasok Energi

Persiapan HUT RI di IKN, Erick Thohir Pastikan BUMN Siap Pasok Energi

Whats New
Gelar KKB BRI Joint Financing Exhibition, BRI Finance Beri Bunga Pembiayaan Mobil 2,75 Persen Per Tahun

Gelar KKB BRI Joint Financing Exhibition, BRI Finance Beri Bunga Pembiayaan Mobil 2,75 Persen Per Tahun

Whats New
Superbank Terima Tambahan Investasi Rp 1,2 Triliun dari Pemegang Saham

Superbank Terima Tambahan Investasi Rp 1,2 Triliun dari Pemegang Saham

Whats New
Pintu Hadirkan Platform untuk 'Trader' Kripto Pro

Pintu Hadirkan Platform untuk "Trader" Kripto Pro

Earn Smart
Harga Emas Terbebani Penguatan Imbal Hasil Obligasi AS

Harga Emas Terbebani Penguatan Imbal Hasil Obligasi AS

Whats New
Data Dibobol, KAI Commuter Batasi Akses ke Jaringan Internal

Data Dibobol, KAI Commuter Batasi Akses ke Jaringan Internal

Whats New
Barang Impor dari China Bakal Kena Bea Masuk 200 Persen, Ini Respons Kadin

Barang Impor dari China Bakal Kena Bea Masuk 200 Persen, Ini Respons Kadin

Whats New
OJK Bubarkan Dana Pensiun LEN Industri

OJK Bubarkan Dana Pensiun LEN Industri

Whats New
Harga Bahan Pokok 7 Juli 2024: Beras Naik, Minyak Goreng Curah Turun

Harga Bahan Pokok 7 Juli 2024: Beras Naik, Minyak Goreng Curah Turun

Whats New
Penerbangan Haji Solo-Jeddah 'Return to Base', Bos Garuda: Ada Masalah di Mesin Pesawat

Penerbangan Haji Solo-Jeddah "Return to Base", Bos Garuda: Ada Masalah di Mesin Pesawat

Whats New
Cegah Kebakaran Hutan, Warga Bengkalis Diajak Budidaya Lebah Madu di Pekarangan

Cegah Kebakaran Hutan, Warga Bengkalis Diajak Budidaya Lebah Madu di Pekarangan

Whats New
Emiten Tekstil Perlengkapan Tidur SPRE Listing di BEI, Harga Saham Melonjak 5,6 Persen

Emiten Tekstil Perlengkapan Tidur SPRE Listing di BEI, Harga Saham Melonjak 5,6 Persen

Whats New
Omzet Pegadaian Kanwil X Jabar Capai Rp 5,45 Triliun pada Semester I 2024

Omzet Pegadaian Kanwil X Jabar Capai Rp 5,45 Triliun pada Semester I 2024

Whats New
Bank Mandiri Sabet 12 Penghargaan Bergengsi pada FinanceAsia dan Asia’s Best Company 2024

Bank Mandiri Sabet 12 Penghargaan Bergengsi pada FinanceAsia dan Asia’s Best Company 2024

Whats New
Pengusaha Usul Pembentukan Badan Logistik Nasional, Apa Urgensinya?

Pengusaha Usul Pembentukan Badan Logistik Nasional, Apa Urgensinya?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com