Ancaman Defisit Produksi Beras Masih Mengintai

Oleh karena itu, fokus pada optimalisasi sawah yang sudah ada dan strategi pertanian berkelanjutan cenderung lebih efektif dan lebih ramah lingkungan dalam jangka panjang.

Kedua, dari sisi permintaan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen menekan kenaikan harga dengan mendistribusikan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Bapenas berusaha menyeimbangkan persediaan dan harga berbagai jenis beras dengan mengimplementasikan program gerakan pangan murah serta menyalurkan beras melalui program SPHP tersebut.

Namun, dalam perjalanannya tidak akan mudah merealisasi kebijakan ini, karena distribusi beras melalui SPHP akan sulit menjangkau seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Hal ini menjadi penyebab permintaan beras tetap tinggi di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau.

Tak hanya itu, perlu peran besar dari Bulog dalam menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk bantuan sosial (Bansos) dan pengelolaan stok pangan. Sebab saat ini peran Bulog dinilai belum maksimal dalam mengendalikan harga beras.

Hingga artikel ini ditulis, impor beras masih menjadi solusi utama pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional.

Faktanya impor beras telah merugikan petani dan masyarakat serta menjadi penyebab rusaknya kemandirian pangan nasional.

Mirisnya, pada periode Januari-Mei, BPS mencatat impor beras ke Indonesia malah meningkat sebesar 165,37 persen.

Pada 2023, dengan pola yang sama pemerintah mengumumkan impor beras di tengah panen raya. Hal ini berdampak langsung pada ketidakstabilan di pasar dalam negeri.

Kedepannya, pemerintah dapat menerapkan kuota impor yang ketat terutama saat musim panen untuk melindungi petani lokal. Selain itu, di sinilah pentingnya penguatan peran Bulog dalam penyerapan beras lokal untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.