Sri Mulyani: Aset Pemerintah Capai Rp 13.072,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, nilai aset pemerintah mencapai Rp 13.072,8 triliun sampai dengan akhir Desember 2023. Hal ini sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023.

Nilai aset itu tercatat meningkat sekitar 6,06 persen secara tahunan. Tercatat posisi aset pemerintah sampai dengan akhir tahun Desember 2022 sebesar Rp 12.325,5 triliun.

"Neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset Rp 13.072,8 triliun," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah, Bagaimana Nasib Aset Pemerintah di Jakarta?

Adapun aset itu terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap bersih sebesar, properti investasi, piutang jangka panjang, serta jumlah aset lainnya.

Sementara itu, jumlah kewajiban utang pemerintah sebesar Rp 9.536,7 triliun sampai dengan akhir tahun lalu. Nilal itu meningkat 6,91 persen dari akhir tahun 2022 sebesar Rp 8.920,6 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, nilai ekuitas atau nilai bersih aset dikurangi kewajiban sebesar Rp 3.536,1 triliun. Nilai itu meningkat 3,85 persen secara tahunan dari Rp 3.404,8 triliun.

"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan," ujar Sri Mulyani.

"Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas," sambungnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani melaporkan, dalam laporan (LO) tahun 2023, pendapatan operasional Rp 3.083,2 triliun dan beban operasional Rp 3.111,7 triliun. Ini membentuk defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp 28,4 triliun.

Di sisi lain, terdapat surplus dari Kegiatan Non-Operasional sebesar Rp 60,1 triliun, yang membentuk surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp 31,6 triliun.

"Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Bio Farma Minta PMN Berupa Aset Eks Laboratorium Flu Burung Rp 68 Miliar