Ibu Kota Pindah, Jakarta Bisa Makin Bersaing dengan Singapura

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini pemindahan ibu kota tidak akan mengganggu tingginya pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meyakini, Jakarta justru bisa semakin meningkatkan potensinya sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan sehingga bisa bersaing dengan kota-kota besar di negara kawasan, seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, bahkan Singapura.

Pasalnya, kontribusi pemerintahan terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian Jakarta paling tinggi hanya 20 persen. Sementara sektor swasta mendominasi, jadi motor penggerak perekonomian Jakarta kali ini.

Baca juga: Jokowi Bakal Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, Bagaimana Alurnya?

"Selain itu pemerintahan Jakarta akan tetap di Jakarta. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tetap tinggi karena digerakkan oleh sektor swasta, dan penduduknya yang pindah cuma 1,5 juta orang. Sementara Jakarta itu penduduknya 10,3 juta orang kemudian kalau Jabodetabek itu hampir 25 juta, itu yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tinggi," ujar Bambang di Jakarta, Senin, (13/5/2019).

Tak hanya itu, Bambang pun meyakini pemindahan ibu kota bisa semakin menggairahkan industri properti Jakarta. Sebab, pihak swasta bisa menyewa gedung-gedung pemerintah yang ditinggalkan melalui skema Kerja Sama Pengelolaa (KSP). Fungsi dari gedung-gedung pemerintahan pun bisa dimaksimalkan.

Bambang menilai, pemindahan ibu kota bisa meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis dengan kota-kota besar negara kawasan Asia Tenggara.

"Sekarang ini kan (Jakarta) hanya menjadi pusat di Indonesia aja," ujar dia.

Baca juga: Keputusan Lokasi untuk Ibu Kota Baru Ditentukan Tahun Ini

Sementara jika rencana pemindahan ibu kota sudah terealisasi, daerah-daerah yang berada di sekeliling ibu kota baru bisa turut mendapatkan imbas kondisi perekonomian yang lebih baik.

Hal tersebut diharapkan juga terjadi di tingkat nasional. Sebab, lokasi ibu kota baru yang terletak di kawasan Indonesia bagian tengah membuat rentang kendali pemerintahan yang akan lebih efisien dibandingkan Jakarta yang berlokasi di wilayah Indonesia bagian barat.