Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kian Mengerucut, Ini 4 Calon Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Kompas.com - 13/02/2020, 13:38 WIB
Yoga Sukmana

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan 4 nama calon kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang lulus seleksi tahap II. 

Dari keempat nama yang lulus, satu diantaranya berasal dari internal Kemenkeu. Adapun 3 calon lainnya berasal dari instansi lainnya.

Terpilihnya empat nama sebagai calon kepala BKF berdasarkan Rapat Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2020.

Baca juga: Kenapa Potensi Kerugian Indonesia akibat Virus Corona Capai Puluhan Triliun Rupiah? Ini Kata Luhut

Pada tahap II, seleksi yang dilakukan yakni meliputi penilaian terhadap makalah, rekam jejak dan integritas, prestasi kerja, serta kompetensi.

"Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Tahap IIsebagaimana dimaksud pada angka 1 berhak mengikuti Seleksi Tahap III," seperti dikutip dari pengumunan Kemenkeu nomor PENG-03/PANSEL-KBKF/2020, Kamis (13/2/2020).

Seleksi tahap III akan dilakukan pada Senin, 17 Februari 2020 di Ruang Rapat Wakil Menteri Keuangan Gedung Djuanda I Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat. 

Baca juga: KAI Siapkan 879.736 Tiket untuk Angkutan Lebaran dari Stasiun di Jakarta

Pada seleksi tahap III, keempat calon kepala BKF akan menjalani wawancara oleh panitia seleksi.

Berikut 4 nama calon kepala BKF:

1. Adriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D, (Kementerian Keuangan)

2. Febrio Nathan Kacaribu, S.E., MIDEC, Ph.D (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)

3. Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

4. Maliki, S.T., MSIE., Ph.D. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS)

Baca juga: Imbas Virus Corona secara Global, Merosotnya Devisa hingga PHK di Industri Penerbangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com