Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal mengalihkan penggunaan dana desa sekitar Rp 21 triliun hingga Rp 24 triliun untuk bantuan sosial.

Angka tersebut setara dengan 25 persen hingga 30 persen dari total anggaran yang telah dialokasian pemerintah dalam APBN 2020 sebesar Rp 72 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menjelaskan, nantinya bansos tersebut bakal disalurkan melalui skema bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat desa.

Tadinya, dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Baca juga: Kemenkeu Telah Cairkan Anggaran Rp 3,3 Triliun untuk BNPB

"Dana Desa yang selama ini penggunaannya untuk cash forward dan juga pemberdayaan masyarakat, nanti akan ada satu menu baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial yang diberikan kepada desa," jelasnya dalam video conference, Rabu (8/4/2020).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, BLT tersebut bakal disalurkan kepada 5,8 juta keluarga miskin yang tinggal di desa. BLT tersebut hanya disalurkan kepada warga desa yang selama ini tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Dari hasil perhitungan, sementara ini ada sekitar 5,8 juta kepala keluarga,” ujar dia.

Rencananya, masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan Rp 600.000 per bulan yang akan akan diberikan dalam tiga bulan melalui Dana Desa.

Baca juga: Karantina Wilayah dari Sisi Anggaran: Kebutuhan Dasar Ditanggung APBN

Prima melanjutkan, untuk program tersebut, mekanisme pertama yang dilakukan pemerintah adalah pendataan. Proses pendataan sendiri bakal dilakukan Kementerian Desa (Kemendes).

Dalam prosesnya, Kemendes akan menurunkan relawan-relawan ke desa untuk mendata keluarga mana yang eligible untuk mendapatkan bantuan tersebut, berdasarkan data yang dicross check dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Proses tersebut juga akan melibatkan pemerintah daerah, sehingga data yang ada diharapkan betul-betul bisa memberikan gambaran yang lengkap.

"Selanjutnya, setelah datanya diperoleh barulah akan bisa diberikan dan kita tidak akan menunggu semuanya beres. Dalam artian jadi nanti untuk daerah daerah yang terdampak ini akan menjadi prioritas baik dari segi pendataan maupun dari segi penyalurannya,” kata Prima.

Dia melanjutkan, jika data tersebut bisa diselesaikan pada April ini, maka sudah bisa dilakukan penyaluran.

"Harapannya, masih di bulan April ini sudah bisa dilakukan disbursement untuk bansos yang terkait dengan Dana Desa," tuturnya.

Baca juga: Melihat Anggaran Penanganan Corona Anies, RK, Ganjar, dan Khofifah