Pemerintah Bakal Tata Ulang Pipa Bawah Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, melakukan rapat koordinasi membahas persoalan tumpang tindih labuh jangkar di Kepulauan Riau (Kepri). Salah satu yang perlu dilakukan ialah terkait dengan penataan ulang pipa/kabel bawah laut. 

Luhut mengatakan, penataan pipa/kabel bawah laut akan dilakukan di seluruh Indonesia. Bahkan, dia memastikan pemerintah sudah menyiapkan lokasi bagi pipa/kabel yang sudah habis masa kontraknya. 

"Semua dulu pating sliwer, itu habis kontraknya dia harus diarahkan ke koridor yang sudah ditentukan, seluruh Indonesia. Salah satunya di Batam ini supaya tertib," urainya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Luhut Bilang Bank Dunia Naikkan Kelas RI Jadi Negara Upper Middle Income, Ini Faktanya

Adapun dalam rapat koordinasi ini, Luhut juga melibatkan pemerintah daerah agar memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, disepakati pemerintah akan memangkas 11 area lebih jangkar menjadi lima.

"Di Batam ini ada sebelas lego jangkar yang tak jelas sekarang kita buat tiga. Kemudian ada dua lego jangkar yang sudah ada di pelabuhan itu juga kita aktifkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendukung langkah cepat lintas kementerian/lembaga dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih labuh jangkar di Kepulauan Riau (Kepri).  

Dia menilai, sudah sepatutnya masyarakat Kepri bisa mendapatkan banyak manfaat dari potensi daerahnya. Caranya dimulai dari Perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai jawaban detail permasalahan di atas. 

"Tadi kita sudah ikuti rapat dengan Kemenkomar. Jadi tadi diambil langkah-langkah cepat yang selama ini jadi bottle neck, salah satunya tentang lego jangkar," katanya.

Edhy sepakat agar pipa/kabel bawah laut dirapikan. Tujuannya untuk menjaga kekayaan ekosistem laut, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Baca juga: Menko Luhut Minta Para Pejabat Pakai Produk Dalam Negeri