Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Dana Pemerintah, BTN Bidik Penyaluran Kredit Rp 30 Triliun

Kompas.com - 10/07/2020, 09:51 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yakin penempatan uang negara di perseroan sebesar Rp 5 triliun akan membuat ekspansi kredit tembus Rp 30 triliun hingga akhir tahun ini.

Namun jika hanya hingga September 2020, ekspansi kredit yang bisa disalurkan BTN mencapai Rp 15 triliun.

"Segmen bisnis yang disalurkan dari uang negara dialokasikan untuk KPR subsidi, KPR nonsubsidi, kredit konstruksi dan kredit ke BUMN," ujar Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury dalam keterangannya, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Dapat Penempatan Uang Negara, BTN Bakal Ekspansi Kredit

Pahala memaparkan, untuk bulan Juli hingga Desember 2020, sesuai rencana bisnis bank (RBB), dana penempatan pemerintah akan disalurkan untuk 68.500 unit atau setara dengan KPR subsidi senilai Rp 9,24 triliun.

Adapun untuk KPR nonsubsidi akan terealisasi untuk 17.857 unit atau setara dengan Rp 6,25 triliun. Sedangkan kredit konstruksi rencananya akan disalurkan sebesar Rp 5,485 triliun dan kredit ke BUMN senilai Rp 9,05 triliun.

Sehingga, total penyaluran kredit bulan Juli hingga Desember 2020 mencapai 86.357 unit senilai Rp30 triliun.

Untuk realisasi hingga 7 Juli 2020, lanjut Pahala, BTN sudah menyalurkan kredit dari hasil penempatan dana pemerintah mencapai Rp 1,6 triliun. Dari jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebesar Rp 425 miliar, KPR nonsubsidi Rp 703 miliar, kredit konstruksi dan lainnya Rp 476 miliar, serta kredit ke BUMN Rp 5 miliar.

"Hingga awal Juli ini KPR subsidi mencapai 3.079 unit dan KPR nonsubsidi 1.609 unit," jelas Pahala.

Baca juga: BTN: Likuiditas Aman, Nasabah Perbankan Jangan Panik

Lebih lanjut Pahala menuturkan, ada beberapa tantangan dan kendala dalam melakukan ekspansi kredit tahun ini. Pertama, pemberian kredit dilakukan secara selektif agar risiko kredit terkendali sehingga non performing loan dapat diturunkan.

Kedua, PHK dan PSBB membuat penurunan daya beli masyarakat sehingga alokasi pendapatan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok dibanding untuk membeli rumah.

Ketiga, keuntungan yang diperoleh developer menurun dan keempat pemasaran kredit lebih luas kepada ekosistem perumahan seperti mitra bisnis developer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com