Utang Indonesia Per Mei 2020 Naik Tembus Rp 5.868 Triliun, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868,15 triliun (kurs Rp 14.500).

Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko mengatakan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy).

"Peningkatan utang dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah," kata Onny dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Bank Dunia: Lonjakan Utang Bisa Hambat Proses Pemulihan Ekonomi

Onny menuturkan, ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) karena meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik.

Selain itu, kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi RI terjaga.

"Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan," ucap Onny.

Onny menyebut, pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).

Baca juga: Di DPR, Erick Thohir Tagih Utang Pemerintah Rp 113 Triliun ke 7 BUMN