Kemenkeu Minta Rekening Pribadi yang Tampung Dana APBN Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan meminta Kementerian/Lembaga (K/L) yang menggunakan rekening pribadi atau rekening yang belum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk ditutup.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menjelaskan selain menutup rekening, K/L yang bersangkutan bisa mendaftarkan rekening ke Kantor Pelayanan Perbendajaraan Negara (KPPN).

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan rekening pribadi pada K/L yang bersumber dari APBN sebesar Rp 71,78 miliar.

Baca juga: BPK Sebut 5 Kementerian/Lembaga Pakai Rekening Pribadi, Ini Daftarnya

"Langkah-langkah yang ditindaklanjuti pemerintah, meminta K/L mendafatrkan rekening ke KPPN atau menutup rekening tersebut," jelas Andin kepada Kompas.com, Kamis (23/7/2020).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Kemenkeu telah meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) K/L terkait untuk meningkatkan pengawasan, serta menyediakan website pendaftaran rekening secara online di situs Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pendaftaran rekening.

Untuk diketahui, di dalam temuan BPK, lima lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan APBN meliputi Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Andin mengatakan, penggunaan rekening pribadi pada temuan BPK tersebut hanya 0,09 persen dari jumlah saldo rekening di K/L akhir 2018 yang sebesar Rp 79,62 triliun atau hanya 0,09 persen.

Baca juga: Cara Membuka Rekening Tabungan BRI Secara Online

"Demikian pula jumlah rekening yang menjadi temuan hanya 0,9 persen dari total jumlah rekening yang sebanyak 35.714 rekening," ujar dia.

Menurutnya, temuan tersebut terjadi karena satuan kerja K/L yang bersangkutan menampung sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau uang muka untuk belanja di rekening yang belum didaftarkan di K/L.

Pasalnya, K/L tersebut membutuhkan percepatan pelaksanaan anggaran di lapangan.

"Sebagian besar disebabkan kebutuhan percepatan pelaksanaan anggaran di lapangan dan kurangnya pemahaman dari satuan kerja K/L terhadap peraturan," jelas Andin.