Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan banyaknya jumlah bandara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional.

Pengamat Penerbangan AIAC, Arista Atmadjati, mengatakan, saat ini terdapat bandara yang seharusnya tidak perlu menyandang status bandara internasional.

Misal saja, Bandara Internasional Sisingamaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yang hanya melayani satu rute internasional saja, yakni asal dan tujuan Singapura.

Baca juga: Juli 2020, Jumlah Penumpang di 19 Bandara AP II Melonjak 143 Persen

Arista menilai, seharusnya bandara internasional tidak hanya melayani satu atau dua rute negara saja.

"Kalau bandara internasional kan harusnya bisa dari Hongkong, dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa," kata dia, kepada Kompas.com, Jumat (7/8/2020).

Lebih lanjut, Arista menjelaskan, banyaknya bandara internasional justru akan merugikan pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu mengeluarkan biaya lebih untuk operasional bandara dengan status bandara internasional.

"Kalau internasional harus gaji petugas bea cukai, imigrasi, karantina," ujarnya.

Pada saat bersamaan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui bandara internasional kecil tidak terlalu signifikan.

Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian pemerintah, Arista sependapat dengan pernyataan Jokowi, yakni untuk lebih terfokus terhadap beberapa bandara internasional besar saja.

"Bandara internasional semua dikonsentrasikan ke 5 bandara saja. Di Medan, Denpasar, Soekarno Hatta, Surabaya, dan Yogyakarta lah," katanya.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung jumlah bandara internasional di Indonesia. Berdasarkan data yang ia miliki, dari 30 bandara internasional yang ada di Indonesia, 90 persen lalu lintas penerbangan hanya terfokus pada 4 bandara internasional saja.

"Saat ini terdapat 30 bandara internasional, apakah diperlukan sebanyak ini?" kata Jokowi dalam rapat terbatas, Kamis (6/8/2020).