Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerapan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Sudah Lebih dari 61 Persen, Ini Rinciannya

Kompas.com - 07/09/2020, 15:49 WIB
Elsa Catriana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta, penyerapannya sudah mencapai lebih dari 61 persen.

Dia bilang program ini ditargetkan penyerapannya mencapai 100 persen pada akhir September.

"Saat ini penyerapannya sudah lebih dari 61 persen. Kita targetkan di bulan September penyerapannya capai 100 persen dan yang kita sasar itu ada 12 juta pengusaha mikro yang akan diberikan bantuan," ujarnya melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM KUMKM yang dilakukan melalui virtual, Senin (7/9/2020).

Baca juga: BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Menteri Teten: Uangnya Diputar...

Dia membeberkan pada tahap I ada sebanyak 742.422 pengusaha mikro yang sudah menerima bantuan, lalu pada tahap II sebanyak 257.578, tahap III 838.444, tahap IV 1.076.703 dan pada tahap ke-V ada sebanyak 2.676.057.

Jika ditotal, jumlah pengusaha mikro yang sudah mendapatkan dana BLT dari tahap I hingga tahap V ada sebanyak 5.591.204 pengusaha mikro dengan nilai sebesar Rp 13,41 triliun.

"Kalau dilihat dari target, baru ada sebanyak 61 persen lebih yang sudah mendapatkan, dan kalau dilihat dari nilai anggaran sebanyak Rp 13,41 triliun lebih untuk tahap ini," ucapnya.

Selain itu Teten juga menyebutkan ada kemungkinan bantuan ini akan diperpanjang. Sebab menurutnya ekonomi Indonesia masih terus melandai dan akan membutuhkan waktu yang lama proses pemulihannya.

Baca juga: Pencairan Dana BLT untuk UMKM Rp 2,4 Juta Tak Boleh Diwakilkan

Untuk itu pihaknya pun berencana program BLT ini diusulkan kembali dalam anggaran 2021, agar program BLT tersebut bisa dirasakan dan dimanfaatkan lebih banyak lagi para pengusaha mikro .

"Banpres mikro dan program restrukturisasi saya kira akan dilanjutkan dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro akan diusulkan kembali dalam anggaran 2021," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com