Pengelola Perkantoran Diminta Perhatikan Sirkulasi Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta pemilik atau pengelola gedung perkantoran, untuk selalu memperhatikan sirkulasi udara di dalam gedung di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, sirkulasi udara yang baik menjadi penting agar risiko penularan Covid-19 bisa ditekan.

Salah satu hal yang dinilai perlu dilakukan adalah selalu membersihkan mesin pendingin udara atau air conditioner (AC).

"Monica ingatkan saya, karena dia ahli epidemiologi. Dia bilang sirkulasi (udara) salah satu itu harus diperbaiki," katanya melalui konferensi pers virtual, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: RI Dinilai Bisa Kebanjiran Kertas Impor dari Vietnam dan Thailand

Sebelumnya, Luhut juga meminta penerapan disiplin protokol kesehatan dipertegas pelaksanaannya. Selain itu, ia ingin ada penurunan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan dan penurunan angka kematian akibat Covid-19.

Luhut sudah memimpin rapat koordinasi dengan empat kepala daerah pada Hari Rabu (16/9/2020). Kepala daerah tersebut yakni Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bali dan Gubernur Sumatera Utara.

Dalam rapat koordinasi itu, Luhut memantau upaya-upaya pencapaian target dan rencana operasi untuk menangani covid di 4 provinsi yang termasuk penyumbang terbanyak jumlah kasus positif di Indonesia.

Baca juga: Menyikapi Pandemi Covid-19 Tidak Melulu Harus PHK

“Saya minta detail mengenai masing-masing klaster penyebaran yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub klaster besar yaitu perkantoran, keluarga, pasar, maupun titik-titik keramaian yang lain,” kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga meminta rencana operasi lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan anggota dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian.

Lalu, pemerintah daerah juga diminta untuk menjelaskan secara detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina untuk isolasi pasien orang tanpa gejala dan gejala ringan.

Baca juga: 1,8 Juta Guru Honorer Bakal Dapat Bantuan, Skemanya Mirip Subsidi Gaji