Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Penciptaan Lapangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan strategi pemerintah untuk memangkas regulasi. Sebab selama ini, Indonesia dianggap mengalami obesitas regulasi yang menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja.

"Jadi UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi, dan memangkas regulasi yang begitu banyak aturan, atau kita kenal obesitas regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja," jelas Airlangga ketika dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10/2020).

Airlangga pun mengungkapkan Indonesia saat ini sedang berada dalam momentum untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Sebab, Indonesia kini tengah menghadapi bonus demografi atau peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

Baca juga: UU Cipta Kerja Buka Peluang Dongkrak Investasi Asing di Sektor Pertanian

Namun demikian, penyerapan tenaga kerja masih menjadi masalah lantaran keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri.

"Ada sekitar 2,9 juta anak muda yang butuh lapangan kerja, apalagi di tengah pandemi Covid-19 kebutuhan lapangan kerja baru mendesak. UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI dan ini menegaskan kepastian hukum dan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja," jelas Airlangga.

Di sisi lain, Indonesia pada tahun 2020 ini juga telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country.

Berdasarkan catatan Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dari posisi sebelumnya 3.840 dollar AS.

Airlangga pun berharap dengan UU Cipta Kerja diharapkan bisa membuka kesempatan bagi sektor padat karya. Pasalnya, sebanyak 87 persen tenaga kerja di Indonesia berlatar pendidikan sekolah menengah ke bawah dan sebanyak 39 persen SD.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja juga dinilai mengakomodir kebutuhan UMKM dalam untuk membuka usaha.

"UU ini diharapkan jadi solusi penciptaan lapangan kerja baru dengan tetap memberi perlindungan ke UKM dan koperasi, serta peningkatan perlindungan bagi pekerja dan buruh," jelas Airlangga.