Utang Baru Pemerintah Meroket 155 Persen Jadi Rp 810 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan, pemerintah telah menambah pembiayaan atau utang baru sebesar Rp 810,8 triliun hingga akhir September 2020.

Kenaikan pembiayaan tersebut mencapai 155,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 317,9 triliun.

Nilai pembiayaan utang tersebut mencapai 66,4 persen dari target yang terdapat dalam Perpres 72 tahun 2020, yakni sebesar Rp 1.220 triliun.

Baca juga: Utang RI Melonjak, Rupiah Sore Ini Ditutup Melemah Tipis

"Pembiayaan Rp 810,8 triliun atau 66,4 persen, likuiditas cukup besar, tapi demand di bank masih rendah. Sehingga bank beli SBN dengan likuiditas yang baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers online APBN KiTa, Senin (19/10/2020).

Secara rinci, penarikan utang baru itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 790,6 triliun atau naik 139,2 persen dari September 2020.

Selain itu, ada juga pinjaman sebesar Rp 20,1 triliun atau turun 259,5 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Dia melanjutkan, dari SBN yang telah diterbitkan pemerintah itu, yang telah dibeli Bank Indonesia (BI) dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) I mencapai Rp 61,63 triliun.

Baca juga: Lonjakan Utang Luar Negeri RI di 2 Periode Jokowi

Sedangkan dalam SKB II atau burden sharing sebesar Rp 320,81 triliun, terdiri dari pembiayaan untuk public goods Rp 229,68 triliun dan non-public goods Rp 91,13 triliun.

Lebih lanjut, dalam SKB II dalam rangka berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan public goods itu mencapai 57,7 persen dari target sebesar Rp 397,56 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan non public goods itu mencapai 51,48 persen dari target Rp 177,03 triliun.

"Penerbitan SBN dengan SKB I (Surat Keputusan Bersama) kita dengan BI capai Rp 61,63 triliun, sedangkan SKB II dengan BI itu Rp 229,68 triliun," jelasnya.