OJK Yakin Kredit Macet Tidak Sentuh 5 Persen

Kompas.com - 02/11/2020, 18:30 WIB

Fika Nurul Ulya,

Yoga Sukmana

Tim Redaksi

Fika Nurul Ulya

Penulis

Yoga Sukmana

Editor

Lihat Foto

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis rasio kredit macet (non performing loan/NPL) tidak akan tembus 5 persen meski ada kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, meskipun berpotensi terkerek naik, kenaikan NPL akan sangat pelan.

"Kami optimis kelihatannya (NPL) tidak tembus 5 persen, jadi ini sudah proses recovery," kata Wimboh dalam konferensi pers Perkembangan Sektor Jasa Keuangan, Senin (2/11/2020).

Wimboh menuturkan, rasio kredit macet mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Per September 2020, NPL berada di level 3,15 persen, turun dari 3,22 persen di bulan Agustus 2020.

Kendati menurun, Wimboh berharap perbankan tetap hati-hati dengan memupuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk meminilisir kenaikan kredit macet bila debitur tidak mampu menepati janjinya.

"Kami harapkan bank tetap harus memonitor dan jeli melihatnya. Manage betul kenaikan NPL ini. Bank akan objektif dalam membentuk cadangan bila diperlukan," ucap Wimboh.

Wimboh menilai, perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2022 bermanfaat baik untuk bank dan debitur. Harusnya dengan perpanjangan, bank bisa bersiap-siap memperkuat CPKN, di samping debiturnya memperbaiki cashflow.

Dengan begitu, POJK 11/2020 mampu menahan agar balance sheet sektor keuangan dan bank tidak terganggu dengan adanya debitur gagal bayar akibat Covid-19.

"Kita yakin covid tidak akan lama, relatif, artinya ada keyakinan bahwa masyarakat untuk bisa beraktifitas, ini kunci bahwa bisnis debitur kembali normal. Kami yakin tidak evergreen, ini hanya masalah waktu," ungkap Wimboh.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana menambahkan, regulator telah menyisipkan tata kelola manajemen risiko dalam POJK 11/2020 yang diperpanjang.

Indikator tersebut membuat bank memiliki kapasitas perhitungan kapan harus menyiapkan pencadangan.

"Kami sudah masukkan yang kaitannya dengan tata kelola risiko. Artinya bank sudah bisa mengantisipasi berapa nanti yang akan gagal. Sejauh ini saya lihat beberapa bankir masih menyatakan (NPL) managable," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.