Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Permintaan Kredit Lemah, BI Diprediksi Bakal Tahan Suku Bunga Acuan

Kompas.com - 19/11/2020, 12:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengamat menilai Bank Indonesia (BI) akan menunda penurunan suku bunga acuan BI 7 Days (Reserve) Repo Rate (BI-7DRR) dalam Rapat Dewan Gubernur November ini.

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memprediksi, BI akan menunda penurunan suku bunga acuan hingga tahun depan.

Pasalnya, BI perlu memberikan waktu kepada perbankan untuk merespon suku bunga acuan yang sudah diturunkan sepanjang tahun ini. Tercatat BI sudah menurunkan suku bunga sebanyak 4 kali, yakni 100 bps.

"Saya perkirakan BI akan mempertahankan suku bunga, walaupun BI punya ruang untuk menurunkan suku bunga karena inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah stabil, cenderung menguat," ucap Piter kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Transmisi Penurunan Suku Bunga ke Kredit Bank Masih Minim, Ini yang Akan Dilakukan BI

Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS), Eric Alexander Sugandi menyebut, penurunan suku bunga lebih lanjut tidak akan terlalu berdampak pada pemulihan kredit bank.

"Karena permasalahan utama kredit perbankan ada di sisi permintaan kredit yang masih lemah," ucapnya.

Sepakat, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, penahanan suku bunga lebih lanjut disebabkan oleh sisi permintaan atau konsumsi masyarakat yang masih lemah, tercermin dari lemahnya permintaan kredit.

Penurunan suku bunga 100 bps yang sudah dilakukan sepanjang 2020 saja belum dapat mendorong permintaan kredit, sehingga penurunan suku bunga lebih lanjut tertahan.

"Oleh sebab itu, penurunan suku bunga acuan lebih lanjut saat ini diperkirakan belum dapat mendongkrak kembali permintaan kredit," ujar Josua.

Justru sebut dia, stimulus kebijakan fiskal akan lebih dapat mengungkit sisi permintaan perekonomian alih-alih penurunan suku bunga lebih lanjut.

Peran kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical masih diperlukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga.

Tercatat hingga November 2020, realisasi anggaran PEN baru 55,53 persen dari pagu RP 695,2 triliun. Meski perjalanannya sudah cenderung lebih baik, penyerapan ini perlu terus digenjot.

"Sekiranya kebijakan fiskal tersebut dapat mendorong sisi permintaan perekonomian, yang dapat berimplikasi pada peningkatan aktivitas produksi. Maka penurunan suku bunga kebijakan dapat bekerja lebih produktif lagi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," pungkas Josua.

Baca juga: BI Diproyeksi Bisa Turunkan Suku Bunga hingga 50 Bps, Ini Sebabnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com