Luhut ke Jepang Bahas SWF, Mentan Jadi Menteri KP Ad Interim hingga 10 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Hal ini berdasarkan dari Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang ditandatangani hari ini.

Jabatan tersebut dalam surat Mensesneg hanya berlaku mulai hari ini hingga 10 Desember 2020. Lantaran, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengemban jabatan Menteri KP Ad Interim sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Juru bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pimpinannya tersebut sedang berada di Jepang, Tokyo.

"Lagi ada di Tokyo ini sama Pak Luhut (Jodi mendampingi). Baru tiba barusan tadi," katanya dihubungi Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Luhut: Insya Allah Pasokan Vaksin Covid-19 Siap Desember

Jodi menjelaskan, Luhut di Tokyo dalam rangka pertemuan membahas mengenai Sovereign Wealth Fund (SWF). Namun, keberadaannya di sana hanya hingga tanggal 5 Desember 2020.

"Rencananya akan bertemu dengan JBIC (Japan Bank for International Cooperation), pensiun funding, dan masih banyak lagi," ujar dia.

Selanjutnya, Luhut akan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab (UEA) hingga tanggal 10 Desember. Di sana, Luhut juga membahas hal yang sama dengan pertemuannya di Tokyo, yakni terkait SWF.

"Setelah itu, kita akan ke Abu Dhabi, Riyadh bahas Sovereign Wealth Fund," katanya.

Sementara itu, Duta Besar RI-Tokyo Heri Akhmadi membenarkan kunjungan kerja Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut.

Dia mengatakan, Presiden menugaskan Luhut dan Menteri BUMN Erick Tohir untuk berbicara dengan pemerintah dan pengusaha di Tokyo agar mendapatkan dukungan pembentukan Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI) di Indonesia atau lebih dikenal dengan Nusantara Investment Authority (NIA).

"Kunjungan kedua menteri ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Presiden dan PM Jepang di Bogor, tanggal 20 Oktober 2020," ujar Heri.

Baca juga: Kepada Investor, Luhut Jualan Kondisi Ekonomi RI, Omnibus Law, hingga Energi Baru Terbarukan