Ini Hasil Investigasi Dugaan Kebocoran Gas PLTP yang Tewaskan 5 Orang di Mandailing Natal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penanganan sosial terhadap korban yang terpapar gas H2S pada lokasi proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sorik Merapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah tertangani dengan baik.

"Saya memastikan penanganan sosial korban pascakejadian tanggal 25 Januari 2021 ini berjalan dengan baik," jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (9/2/2021).

Sambung Dadan, pihak Kementerian ESDM sudah melakukan pendalaman atas investigasi dari segi teknis operasional.

"Kami melakukan pendalaman dari investigasi terkait operasional PLTP-nya, jadi bukan investigasi urusan hukum tapi investigasi masalah teknis kenapa hal itu bisa terjadi," ujar Dadan.

Baca juga: 5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

"Itu merupakan tugas kami, tugas kepolisian dan aparat hukum nanti terkait dengan aspek lain, kami tidak ikut sampai situ," ungkap dia lagi.

Dadan menegaskan PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) selaku pengelola proyek PLTP Sorik Merapi berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses dan rekomendasi.

Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah adalah dengan memprioritaskan terlebih dahulu penanganan korban dan secara pararel dilakukan investigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Saya sudah meninjau lokasi Wellpad T, yang merupakan lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) diduga paparan gas H2S dan meminta penjelasan dari Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) PLTP Sorik Marapi, bahwa SOP sudah dilaksanakan dan tidak ada peralatan yang rusak dari SMGP," ujar Dadan.

Baca juga: PLTP Kamojang, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Pertama di Indonesia

Hasil investigasi sementara menyimpulkan, tidak ada air yang keluar atau dibuang ke sungai sebagaimana disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi VII DPR pekan lalu.

Kendati begitu, Pemerintah akan segera membentuk tim investigasi gabungan dengan melibatkan unsur dari praktisi, akademisi dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Tim ini diharapkan akan dapat menyelesaikan laporan hasil investigasi yang berisi rekomendasi perbaikan dalam waktu dua minggu ke depan.

Sementara dari sisi penanganan sosial, dalam waktu dekat akan dilaksanakan program pendampingan (healing) kepada masyarakat dengan mendatangkan psikolog dan psikiatri untuk mempercepat pemulihan trauma dari kejadian tersebut.

Baca juga: Proyek PLTP Muara Laboh Tahap 1 Rampung

"Tadi sudah diskusi dengan Pak Kadis Kesehatan, kita masih akan buka posko sampai akhir bulan, tapi yang berikutnya itu lebih banyak ke penanganan trauma jadi masih akan dilakukan, untuk hal ini akan disupport penuh oleh SMG," kata Dadan.

Pemerintah memastikan keberadaan PLTP Sorak Merapi harus bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat lokal selain dari sisi produksi listrik.

"Proyek ini memang selain tujuannya untuk menghasilkan listrik karena investasi juga harus bermanfaat buat masyarakat lokal dan juga untuk lingkungan sekitarnya baik nanti ada kesempatan kerja baru ataupun kesempatan usaha baru. Kami akan memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi," tegas dia.

Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan nasution menyampaikan PLTP Sorik Marapi sangat dibutuhkan karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: PLTP Skala Kecil di Dieng Mulai Dibangun

"Tidak kurang 600 juta rupiah per bulan pendapatan diterima oleh masyarakat lokal yang bekerja di PLTP Sorik Marapi, pengembangan proyek ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan lindung sebesar 102 ribu hektar, yang ditetapkan Presiden RI sebagai Kawasan Hutan Sosial untuk komoditas kopi khas Mandailing dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mandailing Natal," kata Dahlan.