Moratorium Sawit Berakhir Hari Ini, Sejumlah Pihak Minta Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa berlaku Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan nama moratorium sawit berakhir hari ini, 19 September 2021.

Apakah pemerintah akan melanjutkan moratorium sawit yang telah berjalan selama 3 tahun ini atau akan mengakhirinya?

Sejumlah pihak menyuarakan agar Presiden Joko Widodo meneruskan kebijakan moratorium sawit ini.

Baca juga: BPDPKS: Isu Negatif Sawit Muncul karena Persaingan Dagang Minyak Nabati

Setidaknya ada 4 alasan mereka agar moratorium sawit diperpanjang. Mulai dari tata kelola perizinan sawit yang belum selesai, tata kelola produkivitas sawit juga masih belum maksimal, belum adanya kepastian landasan aturan untuk sektor sawit yang berkelanjutan, dan memastikan komitmen Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim.

Pendiri Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya menyebutkan, berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 2020, terdapat 11, 9 juta ha izin sawit tak bertutupan, 10,7 juta ha izin sawit bertutupan dan 8,4 juta ha lahan sawit yang tidak memiliki izin di Indonesia.

Teguh menjelaskan, dari data tersebut masih terdapat banyak lahan yang tidak diketahui statusnya.

“Permasalahan ini dapat terjawab melalui evaluasi perizinan, pengecekan antara area perkebunan sawit dengan data perizinan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan termasuk di wilayah kelola masyarakat,” Teguh dalam siaran pers, dikutip Minggu (19/9/2021).

Sementara CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar menjelaskan, penambahan evaluasi izin ini, perlu didorong oleh pemerintah daerah agar tidak merugikan negara.

Sampai saat ini, belum banyak pemerintah daerah yang melakukan tinjauan termasuk izin sawit yang ada di kawasan hutan seperti di Kalimantan dan beberapa tempat lainnya.

“Tinjauan perizinan terkati dengan memaksimalkan pendapatan negara dan menyelamatkan kekayaan negara. Dari kasus yang terjadi di Papua Barat yang kami amati, dari sekitar 650.000 ha izin sawit yang telah diberikan pemerintah, ternyata hanya sekitar 52.000 ha yang benar-benar telah ditanami pohon sawit. Dilaporkan juga bahwa potensi kerugian negara dari pajak sangat besar,” jelas Bustar.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017 menemukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menghimpun dana perkebunan sawit dari hasil pungutan ekspor CPO (Crude Palm Oil) sebesar Rp 11 triliun di tahun 2016. Dari dana tersebut, sebanyak 81,8 persen dialokasikan untuk subsidi biodiesel, di mana yang mendapat porsi subsidi paling besar adalah pengusaha.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad, dana perkebunan sawit seharusnya dapat digunakan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan pengembangan dan produktivitas perkebunan sawit. Misalnya peremajaan perkebunan sawit rakyat, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan sawit, program peningkatan SDM di sektor perkebunan sawit.

“Saat ini, dana ini lebih banyak digunakan untuk program subsidi biodiesel dan justru tidak banyak menyentuh petani, melainkan porsinya lebih banyak ke pengusaha,” jelas Nadia.

Baca juga: Lampaui Indonesia, Malaysia menjadi Pemasok Minyak Sawit Utama India

Nadia menjelaskan, moratorium ini perlu diperpanjang supaya persoalan produktivitas bisa lebih maksimal dan pembagian hasil bagian perimbangan antara pusat dan daerah bisa lebih jelas dan tertuntaskan.

“Pemerintah perlu membuat semacam formula baru untuk memperbaiki kesejahteraan petani sawit. Studi yang kami lakukan menemukan, penggunaan dana perkebunan sawit belum maksimal menyentuh sasaran, sehingga tidak bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani sawit,” ujar Nadia.