Faisal Basri Nilai RI Butuh Desain Baru Transformasi Ekonomi Berbasis Kelautan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri menilai, Indonesia membutuhkan transformasi struktural dalam mendorong perekonomian, khususnya yang berbasis kelautan. Hal ini mengingat karakteristik geografis RI yang merupakan negara maritim.

"Laut yang mempersatukan pulau-pulau kita sehingga bisa mengintegrasikan perekonomian domestik. Jadi yang diperlukan adalah desain baru tranformasi ekonomi berbasis keunikan kita ini," ujarnya dalam webinar Kemenhub, Jumat (8/9/2021).

Sayangnya, komposisi sektor transportasi laut masih rendah ketimbang transportasi lainnya, bahkan cenderung menurun di beberapa tahun belakangan. Pada 2010 porsi angkutan laut 8,96 persen, lalu turun menjadi 6,77 persen di 2015 dan 5,75 persen di 2019.

Tren kenaikan porsi angkutan laut baru terjadi di masa pandemi Covid-19 yakni menjadi 6,49 persen di 2020, dan sepanjang semester I-2021 porsinya mencapai 7,08 persen.

Baca juga: Apa Saja yang Termasuk Pajak Penghasilan atau PPh?

"Sedihnya kalau dilihat, angkutan laut kian turun, tapi justru paling tahan di era pandemi, yang paling tidak tahan itu kereta api dan udara," kata Faisal.

Komposisi transportasi paling besar di Indonesia adalah angkutan udara. Porsi angkutan ini trennya naik sebelum pandemi, seperti pada 2010 mencapai 15,69 persen, lalu naik menjadi 24,9 persen di 2015 dan 29,26 persen di 2019.

Namun, meski tetap memegang komposisi terbesar, tren angkutan udara menurun di masa pandemi menjadi 15,21 persen di 2020 dan hingga akhir Juni 2021 sebesar 13.13 persen.

"Jadi kita bias udara, lautnya terbengkalai. Sektor udaranya mengangkut manusia, laut angkut barang. Kita jadi keteteran di barangnya. Manusianya makin mobile, tapi barangnya masih mahal kalau diangkut lewat laut," jelas dia.

Faisal menambahkan, transportasi sendiri menjadi sektor penyumbang defisit transaksi berjalan yang besar mencapai miliaran dollar AS setiap tahunnya. Lantaran, Indonesia lebih banyak menggunakan kapal atau maskapai asing, ketimbang pihak asing menggunakan kapal dan maskapai RI.

Baca juga: Ini Aturan Pemotongan Upah di PP 36 Tahun 2021

"Ini yang saya rasa perlu jadi perhatian kita, akan membantu kalau bisa dibenahi di pasar internasional, setidaknya defisit bisa ditetakan 50 persen," ungkapnya.

Oleh sebab itu untuk perdagangan internasional, menurutnya, Indonesia hanya perlu fokus di pasar Asia. Hal ini melihat 10 negara yang menjadi pasar Indonesia 9 diantaranya negara Asia, namun demikian porsinya masih kecil sehingga perlu lebih dioptimalkan.

"Jangan terlalu jauh mencaru kawan, potensinya luar biasa ASEAN dan negara-negara asia lainnya seperti Jepang, India," imbuh Faisal.

Ia menjelaskan, dengan berfokus pada pasar Asia dan domestik, maka penggunaan kapal dan pesawat pun tak perlu yang berukuran sangat besar, sehingga bisa menghemat biaya. Namun, hal ini perlu dibarengi pula dengan perkembangan produk Indonesia agar didominasi manufaktur bukan barang mentah.

"Perlu memilih model bisnis yang sesuai, bukan serba yang paling besar, enggak usaha, karena kita akan dagangnya dengan Asia dan sesama daerah Indonesia," pungkasnya.

Baca juga: Satgas BLBI: Aset Obligor Terus Diblokir secara Masif