Permasalahkan Jumlah Utang, Ini Kata Kuasa Hukum Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Obligor BLBI Suyanto Gondokusumo, Jamaslin James Purba buka suara terkait besaran utang kliennya yang sempat disinggung oleh Ketua Harian Satgas BLBI, Rionald Silaban.

Menanggapi hal itu, Jamaslin menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya memberitahukan hasil likuidasi dari aset jaminan para obligor yang diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beberapa waktu lalu.

Lewat pemberitahuan, obligor maupun debitor jadi bisa mengetahui besaran pasti sisa utang ataupun kelebihan bayar atas aset-aset miliknya yang disita negara.

Baca juga: Satgas: Obligor BLBI Selalu Pertanyakan soal Jumlah Utang

"Seharusnya hasil likuidasi aset dan tagihan bank yang diambil alih BPPN harusnya diberitahukan kepada para pemegang saham agar diketahui berapa kekurangan maupun kelebihannya (jika ada)," kata Jamaslin kepada Kompas.com, Sabtu (9/10/2021).

Pemberitahuan tersebut perlu diberitahu lantaran sudah ada metode penyelesaian yang disepakati pemerintah, yakni melalui perjanjian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement.

MSAA sendiri adalah penyelesaian kewajiban melalui penyerahan aset dan tagihan serta Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Suyanto dalam hal ini dipanggil dan disebut satgas sebagai pemegang saham Bank Dharmala.

MSSA dalam rangka penyelesaian perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai merupakan kebijakan negara yang dilakukan secara sah, final, dan mengikat.

"Metode penyelesaian menurut MSAA adalah seluruh aset Bank BBKU diserahkan kepada BPPN untuk dicairkan, sebagai pembayaran. Aset disini tidak hanya aset fisik, tetapi juga aset yang berbentuk tagihan-tagihan bank beku operasi terhadap pihak ketiga," ucap Jamaslin.

Namun setelah 20 tahun berlalu, kata Jamaslin, satgas menagih dan memanggil kliennya dengan angka utang mencapai Rp 904,4 miliar. Padahal berdasarkan keterangan kliennya, Suyanti bukanlah pemegang saham Bank Dharmala saat itu.

"Menurut informasi klien kami, pemegang saham Bank Dharmala saat itu adalah PT. Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) bukan Suyanto Gondokusumo. Jadi kalau konsep penyelesaian melalui PKPS, maka siapa pemegang saham bank saat itu, seharusnya ikut dipanggil Satgas BLBI," pungkas James.

Sebelumnya Rionald mengatakan, obligor BLBI yang dipanggil satgas kerap menanyakan perhitungan jumlah utang yang ditagih satgas.

Baca juga: Sudah 20 Tahun, Suyanto Gondokusumo Heran Dirinya Ditagih Utang BLBI