Capai Pertumbuhan Ekonomi 4 Persen, Banggar Usul Pertahankan Stimulus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah mempertahankan ragam stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 3-4 persen sepanjang tahun 2021.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga di kuartal III masih rendah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 1,03 persen (yoy), lebih rendah dari kuartal II 2021 sebesar 5,96 persen (yoy). Secara kumulatif, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,5 persen.

"Rumah tangga bawah tentu berat untuk kita harapkan belanja mereka meningkat, apalagi mereka sangat bergantung berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah dan gotong royong sosial untuk tidak jatuh ekonominya. Harapan tingkat konsumsi meningkat tentu dari RK menengah atas," kata Said dalam siaran pers, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Banggar DPR Setujui Target Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2 Persen pada 2022

Adapun beberapa ragam stimulus yang perlu dipertahankan adalah Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) atau uang muka dan pembiayaan terhadap kredit properti dan kendaraan bermotor dari Bank Indonesia.

Melalui kebijakan ini, BI melonggarkan LTV dari 90 -100 persen dan uang muka kendaraan bermotor dari 0-10 persen sesuai kategorinya. Begitu pula dengan stimulus dari sisi pajak, seperti subsidi PPnBM

"Saya berharap Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) juga mempertahankan subsidi Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen terhadap kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2021 ini," ujar dia.

Said menambahkan, kebijakan tersebut juga perlu ditopang oleh pemerintah daerah, seperti diskon pajak BPHTP untuk properti. Diskon pajak ini, kata Said, makin mengundang kenaikan tingkat konsumsi terhadap properti.

Di sisi lain, pemerintah perlu mengembangkan kajian lebih lanjut terhadap beberapa barang dan jasa lainnya yang mendorong tingkat konsumsi rumah tangga golongan menengah atas selain properti dan kendaraan bermotor.

Baca juga: OJK Perpanjang Relaksasi Kredit Perbankan, Apa Saja Stimulus yang Diberikan?

Namun, stimulus ini jangan sampai berisiko mendalam terhadap short fall perpajakan. Salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah stimulus untuk rekreasi.

"Pemerintah perlu merumuskan kebijakan hulu-hilir untuk mendorong traveling ini," ucap Said.

Sedangkan pada konsumen menengah ke bawah, pemerintah perlu menstimulasi dengan subsidi PPN terhadap barang elektronik, terutama dengan kandungan TKDN lebih besar.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi PPN terhadap pelajar dan mahasiswa untuk kebutuhan elektronik dalam rangka menopang Pelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih diperlakukan, meskipun beberapa Pemda mulai melakukan pelajaran tatap muka," pungkas dia.