JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan pekerja bisa mengklaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) asalkan telah menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) selama 10 tahun.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro menjelaskan, masa kepesertaan 10 tahun tersebut adalah lamanya masa bekerja pekerja/buruh tersebut yang terdaftar pada perusahaan dia bekerja.
Baca juga: Kemenaker: Dana JHT Bisa Cair 10-30 Persen Sebelum Usia 56 Tahun, Ini Syaratnya
Meskipun berpindah tempat kerja, tetap terhitung dari total lamanya pekerja tersebut bekerja.
"Yang dihitung totalnya, bukan perusahaan terakhir karena JHT sebagai bagian dar SJSN menganut prinsip portabilitas," katanya kepada Kompas.com, Rabu (16/2/2022).
Baca juga: Pekerja Kena PHK, Pensiun, atau Resign Masih Bisa Cairkan JHT Sebelum Usia 56 Tahun, asalkan...
Selain itu, manfaat JHT bisa diklaim sebesar 30 persen untuk alasan kepemilikan rumah dan 10 persen dengan alasan kebutuhan lainnya.
Indra menjelaskan, pencairan dana JHT yang 10 persen itu sebenarnya dipersiapkan jelang usia pensiun.
Baca juga: Karyawan Resign Kerja tapi Belum Cukup Usia Klaim JHT? Menaker Ida: Manfaatkan TKM
Namun, kata Indra, apabila pekerja tersebut begitu terdesak ingin mengklaim dana JHT-nya, tetap akan diproses.
"Persiapan usia pensiun sebenarnya yang diamanatkan di Undang-Undang SJSN. Tapi di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 yang 10 persen tadi dibuat lebih fleksibel," jelasnya.
Baca juga: Airlangga: Buruh Kena PHK Dapat Uang Lebih Banyak Pakai JKP Ketimbang JHT
Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji mengatakan, untuk pencairan dana JHT secara nominal tidak ada batasannya.
Meski telah dibatasi sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah dan 10 persen dengan alasan kebutuhan lainnya.
"Enggak ada batasnya (secara nominal). Bahasa regulasinya persiapan masa pensiun tapi sebenarnya bebas," kata Dian.
Baca juga: Ubah Usia Klaim JHT Jadi 56 Tahun, Kemenaker: Kami Libatkan Serikat Buruh hingga Pengusaha