Mengingat Permasalahan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

KOMPAS.com – Penerapan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) penting untuk diingat. Terlebih, Indonesia mengalami sederet permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Permasalahan tersebut menyebabkan buruknya kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Apa saja permasalahan yang dihadapi Indonesia pada masa tersebut?

Artikel ini akan mengulas kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, termasuk mengenai adanya Deklarasi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Baca juga: Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Berikut ini permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang dihadapi Indonesia:

• Ekspor dan investasi merosot
• Menipisnya cadangan devisa
• Inflasi mencapai ratusan persen
• Harga kebutuhan pokok mahal

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia pun mencoba menanggulangi permasalahan tersebut dengan sejumlah kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Namun, penanggulangan ini mengalami kegagalan.

Kegagalan dalam penanggulangan permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh:

• Masalah ekonomi tidak diatasi
• Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi
• Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya
• Tidak ada ukuran obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha
• Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus
• Kebangkrutan tidak dapat dikendalikan

Baca juga: Bagaimana Proses Penyusunan RAPBN hingga Menjadi APBN?

Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlaku adalah, semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan. Sistem tersebut kerap disebut juga dengan sistem ekonomi terpimpin.

Penunjangan Ekonomi Indonesia

Salah satu kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).

Terbentuknya Depernas dan Bappenas

Pada 15 Agustus 1959, dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota sejumlah 50 orang.

Tujuan dibentuknya Depernas ini adalah untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya (1958). Harapannya, kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin bisa jadi lebih baik.

Baca juga: Kenapa Setiap Negara Memerlukan APBN?

Tugas Depernas adalah sebagai berikut:

• Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana
• Menilai penyelenggaraan pembangunan

Pada 1963, sebagai kelanjutan kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, nama Depernas pun berubah menjadi Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Adapun tugas Bappenas adalah:

• Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah
• Mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan
• Menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS

Baca juga: Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Devaluasi atau penurunan nilai uang

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah juga menerapkan devaluasi atau penurunan nilai uang.

Tujuan adanya devaluasi adalah: