KOMPAS.com – Penerapan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) penting untuk diingat. Terlebih, Indonesia mengalami sederet permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.
Permasalahan tersebut menyebabkan buruknya kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Apa saja permasalahan yang dihadapi Indonesia pada masa tersebut?
Artikel ini akan mengulas kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, termasuk mengenai adanya Deklarasi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.
Baca juga: Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya
Berikut ini permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang dihadapi Indonesia:
Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia pun mencoba menanggulangi permasalahan tersebut dengan sejumlah kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Namun, penanggulangan ini mengalami kegagalan.
Kegagalan dalam penanggulangan permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh:
Baca juga: Bagaimana Proses Penyusunan RAPBN hingga Menjadi APBN?
Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlaku adalah, semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan. Sistem tersebut kerap disebut juga dengan sistem ekonomi terpimpin.
Salah satu kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pada 15 Agustus 1959, dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota sejumlah 50 orang.
Tujuan dibentuknya Depernas ini adalah untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya (1958). Harapannya, kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin bisa jadi lebih baik.
Baca juga: Kenapa Setiap Negara Memerlukan APBN?
Tugas Depernas adalah sebagai berikut:
Pada 1963, sebagai kelanjutan kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, nama Depernas pun berubah menjadi Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Adapun tugas Bappenas adalah:
Baca juga: Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?
Untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah juga menerapkan devaluasi atau penurunan nilai uang.
Tujuan adanya devaluasi adalah: