Mengingat Permasalahan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

• Membendung inflasi yang tinggi
• Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
• Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah Indonesia mengumumkan devaluasi, yaitu sebagai berikut:

• Uang kertas pecahan bernilai Rp 500 menjadi Rp 50
• Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000 menjadi Rp 100
• Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000

Namun, usaha ini tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan perekonomian Indonesia, terutama perbaikan dalam bidang moneter.

Baca juga: Mengapa Negara Harus Berutang?

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Deklarasi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dibentuk pada 28 Maret 1953 sebagai respons atas buruknya kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Tujuan deklarasi ekonomi sendiri adalah untuk perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Terbentuknya dekon ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

• Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor mengalami kegagalan, contohnya Sistem Bukti Ekspor (BE)
• Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri, sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik

Baca juga: Keterbatasan Alat Pemuas Kebutuhan dalam Ilmu Ekonomi

Sayangnya, Deklarasi Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami kegagalan yang disebabkan oleh:

• Tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) sebesar 400 juta dollar AS
• Ada masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasi Dwikora
• Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia

Itulah ulasan mengenai sejumlah permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin sekaligus sebagai gambaran Kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanti. (2019). Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Pujosantoso, Sudarwanto. (2018).
• Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pontianak: Derwati Press.

Sumber: KOMPAS.com (Penulis: Verelladevanka Adryamarthanino | Editor: Nibras Nada Nailufar)

Baca juga: Bukan Cuma Pinjaman Luar Negeri, Ini Jenis-jenis Utang Negara