Jokowi: Bank Dunia Prediksi 60 Negara Akan Ambruk Perekonomiannya karena Ancaman Krisis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merujuk data dari Bank Dunia atau International Monetary Fund (IMF) mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu.

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa 14 Juni 2022.

"Bank Dunia, IMF menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk perekonomiannya, yang 40 diperkirakan pasti," kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Disetujui Banggar, Ekonomi RI di 2023 Ditargetkan Tumbuh 5,3-5,9 Persen

Jokowi mengungkapkan, dirinya telah berulang kali menyampaikan kalau situasi saai ini tidak mudah. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakpastian global.

Kepala Negara tersebut mengurai, saat ini dunia dibayang-bayangi oleh ancaman krisi pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi.

"Semua negara mengalami dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu kita semua kami benar-benar menyiapkan diri," tegas dia.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja dengan menyeluruh. Maksudnya, dalam bekerja tidak hanya melihat makronya saja, tetapi juga menaruh perhatian pada hal-hal mikro.

Baca juga: Wamenkeu Tekankan Pentingnya Suku Bunga Acuan untuk Dorong Stabilitas Ekonomi

Selain itu, ia menyerukan agar semua entitas pemerintahan memiliki sense of crisis.

Jokowi menceritakan, dua hari lalu ada telepon dari seorang perdana menteri. Tanpa menyebut sosok yang dimaksud, Jokowi bilang, perdana menteri tersebut memohon-mohon agar Indonesia dalam mengirimkan minyak goreng. Pasalnya, stok minyak goreng di negara tersrbut kosong.

Jika kondisi ini terus berlangsung, dipastikan akan terjadi krisis sosial, yang bakal berimbas pada ekonomi dan politik.

"Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk mengawasi kebijakan agar tidak keliru. Salah satu hal yang ditekankan adalah dengan memastikan pemerintah pusat dan daerah membeli produk dalam negeri.

"Yang namanya belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki tiga hal yang penting, menciptakan nilai tambah pada negara. Yang kedua, (belanja pemerintah) bisa membangkitkan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga ini memang efisien, ini harus," tandas dia.

Baca juga: Jokowi Kecewa, Pemerintah Pusat dan Daerah Lebih Suka Belanja Produk Impor