Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi AS, Ini Saran Ekonom

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah maupun lembaga otoritas untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi Amerika Serikat (AS) agar tidak berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia.

Seperti diketahui, ekonomi AS berpotensi mengalami resesi sejalan dengan kekhawatiran akan lonjakan inflasi yang terjadi di sepanjang tahun. Potensi resesi menguat usai Federal Reserve AS menaikkan suku bunga 75 basis poin untuk menekan lonjakan inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, untuk mengantisipasi terjadinya resesi ekonomi AS, pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu melakukan beberapa hal jangka pendek.

Baca juga: AS Terancam Resesi, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Seperti, melakukan stress test terhadap perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lain, terutama berkaitan dengan dampak resesi di AS, keluarnya modal asing, dan kenaikan suku bunga yang eksesif (The Fed rate naik lebih dari 4 kali setahun)

Selain itu, perlu segera menaikkan suku bunga 50 basis poins sebagai langkah pre-emptives hadapi tekanan inflasi di semester II-2022. Lalu memperbaiki jaring pengaman sistem keuangan terutama skenario bail in.

Baca juga: Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Serta menambah negara mitra local currency settlement (LCS) dan memberi insentif lebih besar bagi pelaku usaha ekspor agar menukar devisa dollar AS dengan rupiah.

Juga perlu meningkatkan erapan investor domestik dalam SBN untuk cegah volatilitas akibat keluarnya investor asing di pasar obligasi.

"Ketiga pemain utama harus berada didepan yakni, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Kementerian Keuangan. Sinergi antar ketiganya penting. Hubungan fiskal-moneter harus kompak jangan ada ego sektoral yang hambat harmonisasi kebijakan," jelasnya kepada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Tenang, Kenaikan Tarif Listrik Tidak Dorong Lonjakan Inflasi di RI

Khusus pada BI, Bhima menilai, selain kebijakan menaikkan suku bunga acuan dan penyesuaian Giro wajib minimum (GWM), BI bisa meningkatkan rasio loan to value (LTV) khusus, misalnya LTV hijau untuk dorong permintaan properti yang berkelanjutan. Sehingga ada program-program kreatif untuk mendorong permintaan properti dalam negeri.

Menurutnya, BI dan OJK juga harus berkoordinasi agar bank cepat melakukan transmisi penurunan suku bunga kredit sebelum era suku bunga rendah berakhir.

Ia bilang, bunga yang masih rendah harus dimanfaatkan untuk memacu penyaluran kredit khususnya ke sektor produktif, seperti pertanian, industri manufaktur, dan konstruksi.

"OJK juga perlu mempersiapkan protokol manajemen krisis khususnya penguatan pengawasan konglomerasi perbankan," kata Bhima.

Baca juga: Menkeu AS: Ekonomi Melambat, tetapi Resesi Bukannya Tak Bisa Dihindari...