Konten YouTube Jadi Jaminan Bank, Ini Respons BNI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menunggu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lebih lanjut terkait kekayaan intelektual seperti konten YouTube sebagai jaminan utang di bank.

Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan, sebenarnya OJK telah mengatur semua kriteria jaminan utang bank, baik yang bersifat pokok maupun tambahan.

Namun, untuk pengikatan jaminan berupa hak kekayaan intelektual (HAKI) ini belum diatur secara lengkap oleh regulator sehingga pembiayaan menggunakan jaminan HAKI sulit dipertanggungjawabkan.

Baca juga: OJK Masih Kaji Kelayakan Konten YouTube Jadi Jaminan Utang ke Bank

"Tantangannya adalah penggunaan sertifikat HAKI sebagai jaminan adalah pada mekanisme pengikatan jaminan HAKI. Karena dalam hal ini belum diatur secara eksplisit dari regulator," ujarnya saat dihubungi Kompas, Minggu (24/7/2022).

Dia menjelaskan, BNI mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang memungkinkan pelaku ekonomi kreatif dapat menjadikan hasil karyanya sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau utang dari perbankan maupun nonbank.

Selain memperluas fungsi perbankan sebagai lembaga intermediary, aturan ini juga semakin memudahkan masyarakat mendapatkan sumber pendanaan untuk usaha mereka.

Terutama untuk sektor ekonomi kreatif yang selama ini kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank maupun nonbank.

"Secara prinsip kami tentu mendukung dengan adanya PP Nomor 24 tahun 2022 tersebut," kata dia.

Oleh karenanya, apabila regulator seperti OJK dan BI sudah mengatur secara eksplisit terkait hal ini, tentu BNI akan menyesuaikan dengan regulasi tersebut.

"Kami tentunya akan menyesuaikan peraturan internal perusahaan untuk mengakomodir aturan tersebut sehingga secara governance juga terpenuhi," ucapnya.

OJK masih kaji kelayakan HAKI jadi jaminan utang di bank

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih akan mengkaji prospek dan kelayakan konten YouTube hingga lagu jadi jaminan utang ke bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kajian terhadap kelayakan konten YouTube hingga lagu jadi jaminan utang ke bank perlu dilakukan karena masih ada beberapa hal yang belum tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

"Terkait prospek dan kelayakan hak kekayaan intelektual (termasuk konten YouTube) jadi jaminan kredit (utang) ke bank, saat ini masih dalam kajian OJK, khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan secondary market, appraisal untuk likuidasi HKI dan infrastruktur hukum eksekusi HKI," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/7/2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022, HKI dapat dijadikan jaminan kredit bank.