Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pemerintah harus hadir untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, berdasarkan data Kementerian PUPR terjadi backlog 11,4 juta perumahan. Dari jumlah tersebut 7,6 juta merupakan angka backlog keterhunian rumah. Mirisnya lagi dari seluruh keluarga di Indonesia, data BPS menunjukan bahwa terdapat 40,5 persen keluarga yang menghuni rumah yang tidak layak.

Sebagian besar dari keluarga yang belum memiliki rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu. Pendapatan mereka setiap bulan belum bisa untuk membeli rumah, meski dengan KPR dengan tenor paling panjang.

“Tentunya Program Sejuta Rumah, program rumah subsidi, dan KPR subsidi bisa menjadi solusi, namun itu belum cukup,” ujar Piter dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/8/2022).

Baca juga: Kemenko Perekonomian: PMN untuk BTN Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Piter menambahkan, pemerintah harus melakukan penguatan kepada bank yang fokus pada sektor properti. Peran bank ini vital karena dapat membiayai proyek perumahan subsidi hingga menyediakan KPR subsidi, baik dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) maupun subsidi bunga kredit.

“Sayangnya hanya satu bank yang fokus ke perumahan MBR, yakni BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk). Bank lain lebih memilih ke perumahan menengah ke atas,” kata dia.

Dia merinci, segmen KPR subsidi merupakan salah satu segmen yang tidak disukai oleh perbankan. Segmen ini memiliki margin kecil, namun memiliki risiko besar karena tenor kredit sangat panjang.

“Komitmen BTN terhadap segmen MBR sudah terbukti,” ucapnya.

Menurutnya, ketergantungan pemerintah terhadap BTN dalam kesuksesan Program Sejuta Rumah sangat besar. Oleh karena itu, penguatan terhadap BTN harus dilakukan, terutama dari sisi permodalan.

“Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BTN adalah salah satu penguatan yang bisa dilakukan segera. Karena dengan penambahan modal maka kapasitas BTN dalam menyalurkan KPR Subsidi akan semakin besar,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Piter, PMN ke BTN akan menjadi alat pemerintah agar MBR bisa memiliki rumah yang layak.

“Patut dicatat PMN ke BTN itu bukan subsidi, karena uang pemerintah tersebut akan terus berkembang seiring dengan peningkatan aset dan valuasi dari BTN,” ujarnya.

Baca juga: Angka Backlog Rumah Berpotensi Turun Jadi 4,5 Juta di Akhir 2030

Sementara itu, Ekonom Indef Nailul Huda menambahkan, sektor properti mesti menjadi prioritas program relaksasi pemerintah karena peranannya yang sangat strategis, bahkan dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Multiplier effect properti membentang dari pelaku industri dan usaha turunannya hingga konsumen akhir, terutama segmen masyarakat menengah bawah (MBR).

“PMN untuk BTN untuk mendukung program 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah patut diprioritaskan. Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus membantu daya beli masyarakat untuk memiliki rumah layak huni , sektor properti saya rasa lebih tepat diberikan relaksasi dibandingkan sektor otomotif,” kata Nailul.

Pada dasarnya Pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk memberikan PMN senilai Rp2,98 triliun kepada BTN. PMN ini tercatat setoran modal pemerintah dalam rights issue BTN yang akan digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT Waskita Karya Tbk menerima dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022.

Namun, PMN sebesar Rp 2,98 triliun untuk Bank Tabungan Negara (BTN) masih dalam evaluasi.

"Waskita Karya Rp 3 triliun Garuda Rp 7,5 triliun, BTN. BTN belum diputuskan. BTN masih perlu dievaluasi lagi," kata Susiwijono di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: BTN Berharap Right Issue di Kuartal IV 2022 Bakal Kuatkan Rasio Permodalan