Serukan Anggota ASEAN Kompak, Bahlil "Curcol" soal Gugatan Nikel RI oleh Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya kekompakan di antara negara anggota ASEAN untuk menciptakan posisi tawar (bargaining power) yang kuat dalam tataran global. Hal ini disampaikan Bahlil saat menghadiri Sidang ke-25 Dewan Kawasan Investasi ASEAN (AIA Council) di Kamboja, Rabu (14/9/2022).

Menurut Bahlil, tidak semua negara mendukung kemajuan negara-negara di ASEAN. Sebagai contoh dalam hal transformasi ekonomi yang ditargetkan Indonesia melalui hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral.

“Indonesia mengalami hal ini saat ini. Ketika kita sedang fokus melakukan hilirisasi terhadap nikel untuk membuat baterai mobil dan sebagian negara itu memprotes kami di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Ini contoh kecil, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada negara-negara lain,” sebut dia dikutip dalam siaran pers, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Bahlil: Kalau Tak Jadi Pengusaha, Siap-siap Asing Isi Negara Kita

Sebagai informasi, Uni Eropa (UE) pada November 2019, resmi mengajukan gugatan kepada WTO terkait pembatasan Indonesia pada ekspor nikel, bijih besi, dan kromium yang digunakan sebagai bahan baku industri baja nirkarat (stainless steel) Eropa.

Dalam gugatannya, Uni Eropa menilai, Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk produk nikel mentah.

Meski diadukan ke WTO, pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini justru membuahkan hasil positif dalam neraca perdagangan Indonesia.

Pada 2017 lalu, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China mencapai 18 miliar dollar AS, dan pada 2021 masih tercatat defisit sebesar 2,5 miliar dollar AS. Akan tetapi, pada semester I 2022, neraca perdagangan Indonesia dengan China sudah posisi surplus sebesar 1 miliar dollar AS.

Secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia juga tercatat surplus sebesar 15,55 miliar dollar AS. “Ini merupakan dampak nyata dari hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah saat ini. Kita harus tetap on the track. Semaksimal mungkin kita perjuangkan,” ujar Bahlil.

Saat ini, Indonesia sedang menunggu hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa dagang yang dilayangkan oleh Uni Eropa dalam sidang WTO terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan tersebut sedang dalam proses panel sengketa awal dan masih menunggu keputusan final dari WTO.

Pelarangan ekspor bijih nikel ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2020, dan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Baca juga: Bahlil Sebut Banyak Negara Mau Investasi di IKN, Ada China hingga Korea Selatan