Menpan-RB Siapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami juga diminta oleh presiden segera membuat skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara. Karena belum beres kami di dalam, saya belum ketemu Pak Mendagri," katanya dalam agenda Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN, Kamis (22/9/2022).

Namun, dirinya menjanjikan bahwa pekan depan semua skenario pemindahan ASN ke IKN serta persiapan daerah otonomi baru (DOB) Papua akan rampung. Kemudian, Anas berencana ingin bersambang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Jasa Marga Mengaku Siap Operasikan Jalan Tol IKN Nusantara

"Tetapi minggu depan sudah selesai insyaAllah, termasuk persiapan DOB Papua dan lain-lain, kami akan duduk banyak dengan Kemendagri," kata Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi ini bilang, pihaknya tengah memadankan data para ASN bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Saya lagi menyamakan data dengan BKN. Karena menyelesaikan masalah datanya enggak benar, output-nya biasanya enggak benar. Maka berhari-hari kemarin sampai malam, saya dengan deputi (Kementerian PANRB) ketemu dengan Pak Bima (Kepala BKN)," kata Anas.

Baca juga: WIKA Mulai Garap Proyek Jalan Tol IKN Pekan Depan

"Ketemu dengan LAN, karena pelatihannya ada di LAN, kebijakannya ada di sini (Kementerian PANRB), teknisnya ada di BKN. Ini enggak boleh beda, harus satu, datanya harus satu enggak boleh dua," sambung dia.

Pemadanan data ini bertujuan untuk membenahi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ia berharap masalah SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik segera bisa dibenahi.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, sebanyak 60.000 ASN, TNI, dan Polri bakal dimutasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Baru Nusantara. Pemutasian ini direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun 2023.

Baca juga: Soal PPPK Nakes, Menpan RB: Ini Prioritas Bapak Presiden...