Pemerintah-Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2023, Target Inflasi Naik Jadi 3,6 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati draf Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2023. Terdapat asumsi yang berubah dalam dari usulan awal dalam RAPBN 2022, yaitu target inflasi dan perkiraan nilai tukar rupiah.

Pada draf RUU APBN 2023 disepakati target inflasi pada tahun depan sebesar 3,6 persen, lebih tinggi dari usulan awal dalam Nota Keuangan yang sebesar 3,3 persen.

Sementara itu, kurs rupiah diperkirakan mencapai Rp 14.800 per dollar AS di 2023, lebih tinggi dari asumsi awal dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 14.750 per dollar AS.

"Pemerintah dan DPR telah mencapai persetujuan draf RUU APBN 2023. Dalam pembahasan itu, sejak RUU APBN 2023 dibahas telah melihat dinamika ketidakpastian global dari berbagai indikator-indikator yang ada," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Depo Kontainer Terpadu Pertama di Indonesia Dibuka di NTT

Ia mengatakan, indikator-indikator yang menjadi perhatian pemerintah yaitu mulai dari pelemahan nilai mata uang berbagai negara, lonjakan inflasi di berbagai negara maju, hingga kebijakan moneter yang agresif oleh bank-bank sentral di dunia.

Oleh sebab itu, RUU APBN 2023 didesain untuk mampu mengantisipasi gejolak ekonomi tersebut. Meski demikian, Sri Mulyani memastikan dalam pengelolaan APBN akan dilakukan dengan hati-hati agar kesehatan dan keberlanjutan instrumen fiskal tersebut tetap terjaga.

"APBN 2022 harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan dan dioptimalkan, baik di dalam menahan berbagai shock yang terjadi agar kita bisa terus melindungi rakyat dari sisi daya beli mereka, dan melindungi perekonomian agar tetap bisa momentum pemulihan berjalan," jelasnya,

Adapun sejalan dengan perubahan asumsi nilai tukar rupiah, terjadi perubahan pada target pendapatan dan belanja negara di 2023.

Pemerintah menargetkan penerimaan akan mencapai Rp 2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan awal dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 2.443,5 triliun. Sementara belanja negara tahun depan dipatok sebesar Rp 3.061,1 triliun, lebih tinggi dari usulan semula yang sebesar Rp 3.041,7 triliun.

Baca juga: Ini Langkah ID Food untuk Dorong Ekosistem Digital di Sektor Pangan

Secara rinci berikut asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen
• Laju inflasi: 3,6 persen
• Nilai tukar rupiah: Rp 14.800 per dollar AS
• Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7,90 persen
• Harga minyak mentah Indonesia: 90 dollar AS per barrel
• Lifting Minyak Bumi: 660.000 barrel per hari
• Lifting Gas Bumi: 1,1 juta barel setara minyak per hari

Sementara sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 sebagai berikut:

• Tingkat kemiskinan: 7,5-8,5 persen
• Tingkat pengangguran terbuka: 5,3 persen-6 persen
• Rasio gini: 0,375-0,378
• Indeks Pembangunan Manusia: 73,31-73,49
• Nilai Tukar Petani (NTP): 105-107
• Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107-108

Baca juga: Siap-siap, BLT Ojol Cair Oktober 2022