Sri Mulyani Yakin Pemerintah Mampu Bayar Utang yang Capai Rp 7.734 Triliun

BATU, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini pemerintah akan mampu membayar utang yang kini mencapai Rp 7.734 triliun, atau setara 39,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir Desember 2022.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat sambutan dalam kegiatan Ground Breaking Ceremony Pembangunan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim di Desa Tlekung, Kota Batu pada Minggu (22/1/2023).

"Dalam tiga tahun terakhir keuangan negara bekerja keras, termasuk penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali (utang). Indonesia mampu membayar kembali (utang)," ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi RI Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Dunia yang Nyungsep

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan utang yang ditarik pemerintah digunakan untuk pembangunan Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, pembangunan harus tetap dilakukan dan tidak boleh ditunda. Sebab hal itu dinilai akan membuat negara jadi makmur dan bermartabat.

"Pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda, tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan, jadi ini seperti telur dan ayam," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Anggaran Perlinsos Rp 476 Triliun Tak Dikorupsi

Dia mencontohkan, banyak pembangunan perguruan tinggi keagamaan yang dananya berasal dari. Utang itu didapatkan pemerintah dari lelang Surat Berharga Syariah (SBN) yang merupakan instrumen pembiayaan di APBN.

Sri Mulyani juga mengungkapkan dana pembangunan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim juga berasal dari utang Saudi Fund for Development.

"Pembangunan ini menggunakan Saudi Fund for Development, tapi itu juga utang dan kita akan bayar lagi nanti," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Belanja Jangan Bocor atau Dikorupsi

Total utang dari Saudi Fund for Development untuk pembangunan perguruan tinggi di Indonesia mencapai Rp 2,7 triliun. Selain itu, utang untuk pembangunan perguruan tinggi juga dilakukan melalui Islamic Development Bank yang nilainya mencapai Rp 7,3 triliun.

"Yang masih aktif Rp 2,75 triliun (melalui Islamic Development Bank), itu artinya yang tidak aktif sudah kita bayar kembali," kata dia.

Selain UIN Maulana Malik Ibrahim, pembangunan perguruan tinggi dilakukan di UIN Alauddin, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Raden Patah Palembang, UIN Wali Songo Semarang, UIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Raden Intan Lampung dan lainnya.

Baca juga: Inflasi Terkendali, Sri Mulyani Kasih Hadiah ke Pemda

"Itu kita bangun semua dengan uang negara, memang kita pinjam dulu, tapi kita bayar pakai uang negara," ujar dia.

Meski begitu, dia menyampaikan bahwa pembiayaan pembangunan perguruan tinggi Islam negeri lebih besar menggunakan APBN yang nilainya mencapai Rp 9,6 triliun. Selama 2015-2023, terdapat 199 proyek pembangunan.

"Ini adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Perguruan Tinggi yang ada di bawah Kemenag dan Kemendikbud, nilainya Rp 9,6 triliun jadi lebih besar dari Islamic Development Bank maupun Saudi Fund for Development," katanya.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani Waspadai Kenaikan Inflasi

Menurutnya, pembangunan di sektor pendidikan menjadi investasi yang manfaatnya dapat dirasakan di masa mendatang. Hal ini sesuai dari cita-cita Pemerintah Indonesia yang menargetkan Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2045.

"Menjadi negara maju Insya Allah kita akan merayakan Indonesia 100 tahun, maka kita perlu investasi hari ini, pada saat penduduk kita demografinya masih muda. Kalau generasi yang muda tidak dilakukan investasi pendidikan pada saat ini, maka masa tua mereka bisa menjadi sengsara," ujarnya.

Sri Mulyani berharap masyarakat mensyukuri adanya instrumen keuangan yang dimiliki Indonesia. Sebab, dia menilai bahwa selama ini ada beberapa pihak yang terlalu membandingkan instrumen keuangan dari negara lain.

Padahal kata dia, uang negara yang terkumpul dari pajak dan bea cukai digunakan untuk membangun berbagai kebutuhan negara.

Baca juga: Utang Pemerintah Indonesia 2022 Tembus Rp Rp 7.733 Triliun